Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) of the Republic of Indonesia (RI) provides legal protection for inventors. It is in accordance with a vision of the DJKI mentioned on an official web of the DJKI www.dgip.go.id, to be an intellectual property institute giving legal protection and to
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, memberikan peluang bagi para inventor (perancang inovasi, red) di Indonesia untuk meberikan perlindungan hukum pada suatu karya atau inovasi. Hal ini dapat dilihat dari visi DJKI yang tertera di web www.dgip.go.id , yaitu menjadi institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong
Information technology in Industrial Revolution 4.0. has brought various impacts on people’s social life. Accessibility to information via smartphones, for instance, is the heart of the industrial revolution. However, it emerges new social issues that smartphone users may hurt other people. The condition inspired a lecturer of Department of Communication Science of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Revolusi 4.0 terhadap teknologi informasi banyak sekali memberikan beragam pengaruh dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali oleh warga yang tinggal di Indonesia. Kemudahan untuk mengakses dan memberikan informasi menjadi salah satu tulang punggung dari revolusi tersebut, salah satunya melalui gawai pintar yang dengannya semua orang bisa berkomunikasi secara lebih mudah. Namun kemudahan tersebut ternyata juga memunculkan
Revolusi dunia industri ke-4 yang terjadi saat ini membuka keran arus pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, kini terdapat banyak masyarakat yang terjun menjadi pelaku ekonomi misalnya dengan berwirausaha. Hal tersebut kemudian memunculkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat berupa kemampuan pengelolaan keuangan yang apik, seperti jasa atestasi dan non-atestasi yang dilakukan profesi Akuntan Publik. Fenomena tersebut
To commemorate National Press Day, journalists should be prompted about the press and past journalism in Indonesia that achieving freedom of the press needed a severe fight. Indeed, 2019 becomes a political year which tests truth and commitment of journalism. “Journalism has been snared in an interest and become only a job so that Indonesian
Wartawan perlu diingatkan kembali tentang pers dan masa lalu jurnalisme di Indonesia, bahwa meraih kebebasan itu tidak mudah jelang Hari Pers Nasional (HPN). Namun, tahun 2019 sebagai tahun politik memberikan pukulan yang keras terhadap kebenaran dan komitmen dalam jurnalisme. “Jurnalisme terjebak dalam kepentingan, menjadi sebuah pekerjaan, sehingga masyarakat Indonesia lebih percaya pada sosmed dari pada
In 2019, a political year, press partisanship is questioned. Political news can divided groups of people. “We need the press taking sides of public now,” declared Fajar Junaedi, a lecturer of Department of Communication Science of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) in a discussion on Friday (18/1). Fajar, an author of Komunikasi Politik (Political Communication) added
Menyadari bahwa 2019 telah memasuki tahun politik, posisi pers kembali dipertanyakan. Pemberitaan kecil dan besar yang menyangkut isu politik sering menjadi bahan untuk membelah dua kubu. “Mulai saat ini kita butuh pers yang memihak ke rakyat,” ujar Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi UMY, saat dalam diksusi terbatas pada Jum’at (18/1). Penulis buku Komunikasi Politik ini
Sorong – People in Arar, Mayamuk District, Sorong Regency Papua Barat possess high awareness of the significance of education for their future. Even though people need to take a boat to get there, the village has a number of schools such as a kindergarten TK Aisyiyah (2008), a junior high school (2009), a senior high
Sorong – Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat memiliki kesadaran besar untuk kepentingan di masa depan melalui pendidikan. Meskipun kampung ini memiliki keterbatasan, dimana hanya bisa dijangkau melalui jalur laut yakni menggunakan kapal. Tapi di sana sudah berdiri TK Aisyiyah sejak 2008, SMP (2009) dan SMA (2012) Labschool Muhammadiyah, dan SD Inpres yang
Bagi ribuan warga keturunan Indonesia tanpa identitas kewarganegaraan resmi yang tinggal di Tawau, Sabah Malaysia, ada berbagai permasalah sosial yang mereka hadapi. Diantaranya adalah persoalan lahan ekonomi dan akses pendidikan yang terbatas bagi mereka. Hal tersebut merupakan keadaan lapangan yang terjadi di Tawau dengan adanya fenomena “Buruh Turunan”, yaitu keturunan Indonesia yang bermata pencaharian menjadi