Presiden Joko Widodo memiliki misi untuk menjadikan Indonesia sebagai energi digital Asia. Salah satu cara pendukung untuk mewujudkan misi tersebut adalah melalui ekonomi digital. Karena ekonomi digital merupakan sebuah kemampuan dalam berinovasi dan memunculkan kreatifitas-kreatifitas bisnis yang baru dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, pendapatan melalui sektor ekonomi berbasis digital juga bisa dikatakan cukup tinggi hingga mencapai angka 350 milyar dollar pertahunnya.
Di sisi lain, dukungan ekonomi Indonesia yang salah satunya bersumber dari UKM (Unit Kecil dan Menengah) memang dapat menyumbangkan Rp. 7.650 triliun pada PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia di tahun 2015, dari keseluruhan total PDB sebesar Rp. 12.760 triliun. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa hingga saat ini yang masih menjadi kendala UKM-UKM Indonesia ini adalah belum meratanya UKM-UKM yang bisa beralih ke ekonomi digital. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Awaluddin selaku Direktur Enterprise and Business Service PT. Telkom Indonesia dalam Seminar Nasional “Young Future With Technology and Morality” yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro (KMTE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (3/3), yang merupakan serangkaian acara Elektro Fair 2016.
“Saat ini yang masih menjadi kendala UKM-UKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya adalah belum semuanya bisa beralih ke ekonomi digital. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu permasalahan modal, kualitas perdagangan, dan tingkat kompetensi yang masih lemah. Masyarakat lokal masih kurang melihat peluang usaha, selain itu dukungan masyarakat lokal dalam membeli produk lokal juga masih minim. Padahal sudah cukup banyak produk lokal yang dilirik dan diminati pengusaha asing. Selain itu tingkat kompetensi dalam berdagang pun sepatutnya sudah harus ditingkatkan yakni dengan memanfaatkan teknologi, memahami kompetensi bisnis online. Masyarakat tidak harus memahami teknologi secara mendetail karena yang terpenting adalah melihat peluang dari keunikan model bisnis-lah yang lebih utama untuk dikuasai,” jelas Awaluddin.
Awaluddin juga mengungkapkan bahwa sudah seharusnya dukungan ekonomi di Indonesia saat ini tidak hanya didorong melalui people to people, namun beralih ke teknologi digital. Selain itu, kekuatan sosial media menurutnya juga turut mempengaruhi arus ekonomi digital. “Pengguna sosial media di Indonesia saat ini kurang lebih 100 juta pengguna, dengan jumlah pengguna sosial media yang cukup besar tersebut seharusnya dapat mendukung terciptanya praktek ekonomi digital,” ungkapnya.
Kembali ditambahkan oleh Awaluddin, terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi digital, hampir tiga perempat dari UKM di Indonesia kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari teknologi digital. Lebih dari sepertiga UKM di Indonesia atau sejumlah 36% masih offline, sepertiga lainnya atau setara dengan 37% hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar, yaitu seperti komputer atau akses broadband. “Hanya sebagian kecil atau sekitar 18% yang memiliki kemampuan online menengah atau menggunakan jejaring web atau media sosial, dan kurang dari sepersepuluh atau 9% merupakan bisnis online lanjutan dengan kemampuan e-commerce,” tambahnya.
Selain membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan ekonomi digital guna mewujudkan Indonesia sebagai negara energi digital Asia, dukungan akses dari pemerintah dalam hal birokrasi perizinan turut harus dilakukan. “Pemerintah juga harus ikut melakukan perubahan dalam hal birokrasi perizinan usaha, sudah saatnya Pemerintah menjalankan e-government dengan lebih baik lagi, guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai energi digital Asia,” tutupnya. (adam)
