Pakar ekonomi-politik Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY), Prof. Faris Al-Fadhat, S.IP., M.A., Ph.D., mengatakan bahwa ekonomi perdagangan Indonesia masih akan bergantung baik pada Amerika Serikat (AS) maupun Cina. Namun, Cina diprediksi akan menjadi kekuatan dagang teratas di dunia dalam 10 tahun ke depan, menggeser AS. Hal tersebut Ia sampaikan dalam sesi diskusi bertajuk
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali mengukuhkan dua Guru Besar pada Senin (21/04) bertempat di Gedung AR Fachruddin B Lantai 5 Kampus Terpadu UMY. Dua Guru Besar tersebut adalah Prof. Dr. Sidik Jatmika, M.Si dalam bidang Ilmu Kepakaran Keamanan Manusia dan Prof. Dr. Nur Azizah, M.Si sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Gender dan Politik. Pada
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan rencana untuk melakukan evakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia, yang telah memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Dalam kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah, Prabowo menyatakan bahwa evakuasi ini akan dilakukan dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait dan bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik di Gaza, terutama
Kondisi mencengangkan lagi – lagi terjadi di sektor perekonomian Indonesia. Di mana baru – baru ini Bursa Efek Indonesia melakukan pembekuan sementara perdagangan karena dipicu adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai angka 5%. IHSG dapat dikatakan mengalami penurunan yang sangat signifikan dan banyak menimbulkan perdebatan di kalangan investor. Pasalnya, penurunan IHSG ini disebabkan
Disahkannya revisi atas Undang-Undang TNI atau RUU TNI menimbulkan kekhawatiran akan adanya dominasi militer dalam struktur pemerintahan sipil. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nanik Prasetyoningsih, M.H., dimana campur aduknya ranah sipil dan militer dapat membahayakan iklim demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan bahwa harus segera diajukan
Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nanik Prasetyoningsih, M.H. menyoroti kejanggalan yang terjadi selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI Komisi I. Ditemui pada Selasa (18/3), Nanik mengingatkan bahwa apapun agenda yang direncanakan dalam RUU TNI, harus tetap menjaga keberlangsungan supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Ini sekaligus untuk menyelaraskan adanya
Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga 7 bulan lamanya menuai berbagai protes dari masyarakat. Terutama bagi mereka yang kadung mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya demi mengabdi di pemerintahan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh pun memberikan pernyataan yang justru menimbulkan kebingungan dan membuat masyarakat geram. Ia mengusulkan agar Calon Aparatur
Mahasiswi Program Studi Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi wisudawan dengan Prestasi Terbanyak. Sebanyak 12 prestasi berhasil diraihnya sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Wisudwati tersebut yakni Nia Thosimomia Tamimi, S.Ked. Penghargaan sebagai wisudawan dengan Prestasi Terbanyak tersebut dibacakan dalam prosesi wisuda UMY Periode III Tahun Akademik (TA) 2025/2026, pada
Malaysia menjadi negara dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) terbanyak, yang mencapai hingga 2,5 juta orang. Namun, permasalahan juga turut muncul, di mana masih banyak WNI di Malaysia yang rupanya datang tanpa memiliki dokumen, khususnya dokumen sebagai pekerja migran. Sebut saja di daerah Sabah, Malaysia. Berdasarkan data dari Konsulat Jenderal RI di Sabah, diaspora Indonesia
100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar. Pemotongan anggaran itu dilakukan demi menghemat triliunan rupiah dari anggaran Kementerian serta Lembaga negara. Hal ini tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut banyak menuai
Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menghentikan aliran dana bantuan luar negeri melalui USAID (United States Agency for International Development) atau Lembaga Pembangunan Internasional Amerika selama 90 hari membuat publik dunia terkejut, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan USAID. Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Ratih Herningtyas, M.A., merespon
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Revisi ini memungkinkan DPR melakukan evaluasi, termasuk mencopot pimpinan lembaga negara yang telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Hakim MK dan MA. Hal ini ditanggapi