It was pride of International Relations (HI) of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta because of being able to maintain the accreditation for four times respectively. The incredible occasion was not wasted away by academicians of HI UMY as students, lecturers, and staffs assisting HI UMY retain its existence in both national and international level. It was obviously
Menjadi sebuah kebanggan bagi Jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) karena bisa mempertahankan akreditasi yang sudah didapat selama empat kali berturut-turut. Kesempatan yang luar biasa ini tentu tidak disia-siakan oleh para civitas akademik HI UMY, seperti mahasiswa, dosen, dan staff yang turut membantu agar HI UMY bisa mempertahankan kiprahnya baik di nasional maupun
Pasca di undangkannya Undang-undang No. 6 tentang Desa, muncul kekhawatiran bahwa Desa juga akan bernasib sama dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota yang banyak tersandung kasus korupsi. Potensi korupsi tersebut berpeluang pada beberapa objek, diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN/APBD, tanah kas desa (TKD) melalui jual beli asset desa, pungutan liar sertifikasi massal
After Law No.6 on Villages was endorsed, a worry emerged that villages would be the same as local, provincial, and regency/city government facing corruption issues. The corruption might occur in some areas like Village Fund Allocation (ADD) from APBN/APBD, Cash-Village Land (TKD) through village investment trade, illegal levy of massive certification as KTP making, and
Karang Taruna (neighborhood youth organization) DIY, Master of Governmental Studies and Jusuf Kalla School of Government (JKSG) of Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) would establish School of Rural Government Apparatus. It was a long term response of MIP and JKSG UMY and Karang Taruna DIY by legalizing Village Law No. 6/2014. A public discussion organized
Karang Taruna DIY bersama Magister Ilmu Pemerintahan dan Jusuf Kalla School of Government (JKSG) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), berencana akan menyelenggarakan Sekolah Aparatur Pemerintah Desa. Hal ini merupakan respon jangka panjang dari MIP dan JKSG UMY serta Karang Taruna DIY menyusul disahkannya Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh MIP