Jurnal diperlukan institusi pendidikan untuk mengkomunikasikan hasil riset yang dilakukan para dosen kepada publik atau masyarakat. Semakin banyak riset yang dilakukan semakin banyak pula yang dipublikasikan melalui jurnal. Namun selama ini jurnal-jurnal khususnya jurnal hukum di Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar mutu dan tata kelola nasional. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab belum terpenuhinya standar mutu jurnal tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Penyunting Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Satriawan, S.H.,MCL dalam Lokakarya Pengelolaan Jurnal yang memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional Jum’at (7/5) di Kampus Terpadu UMY. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Jurnal Media Hukum UMY bekerjasama dengan DP2M Dikti Kemendiknas RI dan berakhir pada Sabtu (8/5).
Iwan menjelaskan permasalahan yang mendasari dalam setiap pengelolaan naskah jurnal antara lain karena kurangnya ketersediaan naskah dan kurangnya pelibatan mitra bestari. “Selain itu juga disebabkan rendahnya kemampuan editing para penyunting, lemahnya staf editing, lemahnya leadership dan manajemen Ketua Penyunting dalam mengawal tahapan pengelolaan jurnal.”tuturnya.
Solusi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dalam pengelolaan naskah jurnal, dalam hal ini masalah kurangnya ketersediaan naskah, perlu adanya kebijakan universitas untuk mendorong tradisi riset atau penelitian. “Untuk mengatasi kurangnya pelibatan mitra bestari, pengelola harus punya networking atau jaringan yang luas baik secara nasional maupun internasional. Kemudian memanfaatkan teman-teman yang sedang studi lanjut untuk melakukan pendekatan sebanyak mungkin dengan mitra bestari.”jelasnya.
Sedangkan pada masalah rendahnya kemampuan editing para penyunting, pengelola jurnal perlu memilih anggota penyunting yang memiliki tradisi menulis yang baik, menguasai bahasa asing yang baik serta membuat sistem editing berlapis. “Sistem editing berlapis ini maksudnya pada saat tahapan editing naskah tidak hanya melalui satu orang editor. Tetapi melalui beberapa editor. Bisa dua sampai tiga editor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan penulisan atau typing,”paparnya.
Dosen Fakultas Hukum UMY ini memaparkan, pengelola jurnal juga perlu memiliki staf editing yang baik. “Harus dipilih staf editing yang qualified, beri honor yg proper atau tepat, serta monitoring yang kuat.”tambahnya. Selain itu pengelolaan naskah jurnal yang baik juga memerlukan ketua yang memiliki leadership dan manajemen yang kuat. “Hal ini diperlukan untuk membangun organisasi yang lebih kolegial. Leaders lead community” tegasnya.
Lokakarya pengelolaan jurnal ini diikuti oleh perwakilan dari tujuh jurnal dari beberapa PT di Indonesia dengan Jurnal Media Hukum sebagai Jurnal pembinanya. “Tujuh jurnal tersebut antara lain Pro Justica dari Universitas Katholik Parahyangan, jurnal Ilmu Hukum Litigasi Universitas Pasundan, Al-Adalah jurnal IAIN Raden Intan, hukum dan dinamika Masyarakat jurnal dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jurnal Ilmu Hukum Syi’ar Madani Universitas Islam Bandung, Jurnal Reformasi Hukum dari Universitas Islam Jakarta serta Lex Jurnalica jurnalnya Universitas Indonusa Esa Unggul”jelasnya.
Iwan menambahkan adanya lokakarya ini diharapkan mampu memperbaiki jurnal para peserta lokakarya. “Adanya pelaksanaan lokakarya jurnal ini diharapakan mampu memperbaiki jurnal-jurnal para peserta sehingga akan semakin banyak jurnal yang memenuhi standar mutu nasional dan nantinya juga akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri,”tandas Iwan.
