Idham Samawi: “Sesuatu yang wajib jika tidak dilaksanakan seharusnya ada sanksi”Idham Samawi: “Sesuatu yang wajib jika tidak dilaksanakan seharusnya ada sanksi”

Sesuai amanat UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai institusi perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut mensukseskan penerapan SK Rektor UMY tentang Kampus Bersih dan Bebas Asap Rokok untuk

Di tengah era teknologi informasi saat ini setiap Negara memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Hal ini juga menuntut adanya tenaga professional yang memiliki produktivitas, kreativitas dan kompetensi. Namun, ketiga hal tersebut tidak cukup jika tidak dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Hal tersebut diutarakan Lutz Ziob selaku General Manager Microsoft Learning dalam kuliah umum yang bertajuk

Fungsi Jembatan saat ini sudah tidak lagi sebagai alat transportasi saja, namun sudah menjadi objek wisata yang memiliki nilai jual tinggi. Penambahan nilai estetika jembatan membuat wisatawan tertarik untuk menjadikannya sebagai objek wisata. Untuk itu perlu adanya kreatifitas dalam pembuatan jembatan. Demikian disampaikan oleh Ade Wijaya, Ketua Panitia Civil Classical Fest 2013 saat mempersiapkan lomba

Ada banyak faktor dalam pembangunan suatu Negara, namun yang terpenting dalam pembangunan ekonomi Turki adalah pendidikan dan kesehatan yang disertai dengan infrastruktur transportasi komunikasi yang aman untuk masyarakat serta sistem peradilan yang baik. Hal tersebut diutarakan Prof. Dr. Muhammed Cetin dalam seminar bertemakan Turkey’s Economic Development Strategies in The Age of Globalization pada Senin (11/3)

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah merupakan inti dari sistem pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Ini karena substansi dari Undang-Undang Pemerintah Daerah menyentuh segala aspek Pemerintahan Pusat dan Daerah. Rumusan dan penjabaran mengenai kewenangan pemerintah pusat ditegaskan dalam UU Pemda, bukan pada Undang-Undang lain. Totok Daryanto, SE, Ketua Pansus DPR RI, menyampaikan hal tersebut dalam acara Focus Group