Tim Survey IP UMY Kritisi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Jk

Desember 29, 2014 oleh : BHP UMY

IMG_9489

Sudah 100 hari Pemerintahan baru Jokowi-JK memimpin Indonesia, dan selama 100 hari itu Jokowi-JK sudah menunjukkan kinerjanya. Kinerja ini juga didukung oleh para menterinya yang menunjukkan kinerjanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, kinerja yang sudah berjalan selama 100 tahun ini masih mendapatkan kritikkan dari masyarakat. Apalagi cara kerja menteri dalam pimpinan Jokowi-JK ini berbeda dalam pimpinan sebelumnya. Kritikan ini tentu akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK dan menterinya yang akan datang.

“Kritikkan ini jelas terlihat dari pemberitaan yang ada di media, selain itu Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga mencoba mengkritisi kinerja Jokowi-JK yang sudah memasuki 100 hari setelah pelantikkan kemarin,“ jelas Dr. Suranto saat membuka acara “Evaluasi Kritis Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK (Diskusi Akhir Tahun)” pada hari Senin (29/12) di Ruang Sidang Proposal UMY.

Kritikan kinerja pemerintahan Jokowi-JK ini juga terlihat karena terbelahkan eksekutif legislatif yang membelah diri menjadi Komisi Merah Putih (KMP) dan Komisi Indonesia Hebat (KIH). Untuk itu dalam penelitian kali ini dosen IP UMY melakukan penelitian terkait dengan kepuasan masyarakat di Yogyakarta khususnya pada bidang kedaulatan, ekonomi, dan pendidikan. Untuk menghasilkan data yang valid maka, David Effendi, S.IP., MA selaku pembicara dalam acara tersebut saat memaparkan hasil penelitiannya menggunakan teknik wawancara secara langsung. “Alasan saya menggunakan teknik ini adalah agar datanya valid, karena jika via telpon atau sms itu belum memenuhi populasi dari semua masyarakat, selain itu hasilnya akan sangat mudah di manipulasi, “ jelasnya.
Dari hasil penelitian diatas menghasilkan data yang kurang begitu baik, namun sebagian besar masyarakat Yogyakarta masih sangat konsisten untuk percaya dan mendukung kinerja Jokowi-JK kedepannya. Dalam sektor kedaulatan yang terkait dengan pembakaran kapal asing yang melakukan pencurian di laut Indonesia yang di lakukan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti ini sebanyak 61% menyatakan dukungannya terkait dengan program ini.

Namun hal beberbeda di paparkan juga oleh Eko Purnomo, M. Si., Res., Ph.D selaku pembicara bahwa terkait kasus peledakkan kapal di perairan di Indonesia karena pencurian ikan sebenarnya belum dilakukan dengan maksimal. Menurut kabar yang saya dapat dari teman saya di perairan Anabas bahwa para nelayan Indonesia yang menggunakan kapal kecil ini sering dikejar-kejar oleh kapal besar Thailand yang menggunakan bendera Indonesia. Itu artinya belum ada dukungan dari aparat keamanan bagi mereka,” paparnya.
Sedangkan pada sektor perekonomian terkait dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, banyak masyarakat yang kecew dengan keputusna kali ini. “Terkait dengan kenaikkan harga BBM banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada kinerja atau program Jokowi-JK, hal ini didukung dari jumlah angka sebanyak 38% yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kinerja Jokowi-Jzk, kenaikkan BBM itu sangat sensitif jika didengar oleh masyarakat,” jelasnya.

Pada sektor pendidikan kritikan demi kritikan juga menghantui pada pemerintahan Jokowi-Jzk, banyak beberapa pihak dari masyarakat yang tidak setuju dengan perubahan kurikulum. Hasilnya sangat siginifikan dan sangat mendominasi. Sebanyak 42% yang yakin terkait dengan pemberhentian kurikulum 2013. “Dalam sistem pendidikan masih banyak yang harus dibenahi, jika dibandingkan dengan sekolah di luar negri kita masih jauh dari kata sempurna, di luar negri tidak kategori sekolah favorit dan tidak favorit,” jelas Eko Purnomo, M. Si., Res., Ph.D.

Menurut Dr.rer.pol Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P. selaku pembicara menyatakan bahwa Jokowi-JK telah memberikan kesan pertama yang baik maka tidak heran jika banyak masyarakat yang menaruh harapan dan kepercayaan kepada kinerja Jokowi-JK. Bahkan kepercayaan yang muncul sangat besar yaitu sebesar 58% pasca pelantikan namun, seiring berjalanannya waktu bahwa pada hasil survey bulan November hasilnya adalah 55%, jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menaruh harapan kembali pada kinerja Jokowi-Jk.

Rasa kekecewaan masyarakat ini muncul akibat keputusan pemerintah dalam menaikkan harga subsidi BBM. Sudah banyak gebrakan-gebrakan baru yang sudah dilakukan oleh Jokowi-JK dan menterinya. “Tapi jika kita kritisi lebih dalam lagi, gebrakan-gebrakan yang dilakukan lebih kepada menteri-menteri yang ada pada wilayah Jokowi bukan dari menteri partai lain,” tuturnya.
Dari hasil penelitian tersebut bahwa dalam hitungan kurang dari dua bulan tingkat kepuasaan masyarakat sudah 48,3% artinya ini sudah menurun. Jokowi-JK perlu melakukan kerja keras untuk memperbaikkinya, pada kenaikkan BBM-lah yang memiliki dampak paling drastis untuk menurunkan rasa kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Jk.

Namun, selama beberapa bulan ini Jokowi-JK dan para menterinya sudah melakukan hal yang baik. “Efektivitas pemerintahan baru kali ini terkadang masih mendapat tekanan dari berbagai macam pihak, namun harus kita akui bahwa sudah banyak hal yang dilakukan Jokowi-Jk dalam menetapkan sebuah kebijakan. Apalagi hal ini sebanding dengan tamparan-tamparan atau kritikkan yang ditujukkan kepada Jokowi-JK dan menterinya, jadi kita tetap harus tetap mendukung kebijakannya, “ tuturnya.