Refleksi akhir tahun kehidupan politik 2010, Kehidupan politik Indonesia 2010 tidak mengalami peningkatan

Desember 21, 2010 oleh : BHP UMY

Pemerintahan SBY yang telah menginjak periode kedua saat ini ternyata belum mampu meningkatkan kehidupan yang lebih baik, bahkan cenderung tidak mengalami peningkatan dilihat dari aspek politik. Hal ini terlihat masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang menjadi prioritas dan perlu diperbaiki dalam tahun mendatang.

Menurut pengamat politik Imu Politik – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP-UMY), Tunjung Sulaksono, M.Si., dalam diskusi terbatas “Refleksi Akhir Tahun Kehidupan Politik Indonesia 2010, di Kampus Terpadu, Jumat (17/12).

Ia memaparkan, banyak PR yang perlu diperbaiki dan diselesaikan pada tahun mendatang. PR tersebut, antara lain perlu adanya format dan penataan yang lebih baik dalam hubungan antara Pusat dan seluruh Daerah yang ada di negeri ini tanpa terkecuali.

“Polemik RUUK DIY menjadi salah satu pengalaman bahwa banyak elite di pemerintahan pusat berbicara, namun tak ada benang merahnya. Mereka sepertinya justru kehabisan energi untuk memberikan respon yang tidak dapat ditangkap benang merahnya. Contoh ini baru satu daerah. Bagaimana jika daerah lain menuntut keistimewaan juga?” ungkap Tunjung.

Supremasi hukum, diakui Tunjung, juga menjadi aspek yang harus dijadikan prioritas untuk diperbaiki dalam tahun kedepan mengingat hingga saat ini Pemerintah terkesan masih tebang pilih terkait penegakan hukum yang melukai hati rakyat. “Tebang pilih belum hilang dari kamus politik SBY. Adanya pemberian grasi kepada koruptor dan mafia pajak merupakan contoh bahwa masih ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan janji pemerintah untuk menjadikan pemerintahan yang bersih dari tindak korupsi,” urainya.

Lebih lanjut, Ia menuturkan jika penataan hubungan antar kelembagaan juga belum ada keputusan final. “Seperti pembagian kewenangan antara Kejaksaan dengan KPK serta Kejaksaan dengan Kepolisian yang belum final saat ini seharusnya dapat diselesaikan segera,” imbuh Tunjung.

Selan itu, penataan sistem kepartaian mau tidak mau harus diperbaiki jika menginginkan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pengambilan setiap keputusan sebuah negara. Menurutnya, Jika pada tahun 1999 bisa dipahami jika euforia reformasi masih sangat terasa hingga partai politik mencapai 48. Pemilu berikutnya, jumlah parpol yang ada pun turun menjadi 24. Bisa dibilang, kehidupan politik menjadi lebih stabil seiring dengan sederhana nya jumlah parpol dibanding pemilu sebelumnya. Namun pada 2009, jumlah parpol membengkak menjadi 34 yang menandakan semakin banyak para elite politik yang sebenarnya tidak memberikan kemanfaatan bagi rakyat.

“Bandrol kepartaian mulai berayun saat ini dan hal ini juga memperlihatkan para elite tersebut gagal menjadi negarawan. Idealnya, parpol di negeri ini bisa ditekan hingga 6 atau 9 parpol saja. Komposisi tersebut meliputi ideologi sosialis, nasionalis, dan religius. Komposisi tersebut sudah mampu mewakili rakyat Indonesia dan menunjukkan potongan spektrum Indonesia,” papar Tunjung. Sebagai negarawan, seorang elite pasti mau berpikir sebagai bentuk kontribusi demi kepentingan negara, terlepas apakah ia menjabat sebagai pejabat negara atau tidak.

Terkait dengan kepemimpinan SBY di tahun mendatang, Tunjung menilai jika pemerintah tidak melakukan perbaikan dengan menyelesaikan segera PR tersebut diatas, maka legitimasi politik SBY akan semakin menurun.

“SBY sepertinya lupa Indonesia menganut sistem presidensial yang sebenarnya menjadikannya sangat kuat. Dengan adanya sistem itu, SBY sebenarnya sulit untuk dimundurkan ataupun pemakzulan. Namun, yang terjadi saat ini SBY justru seringkali tidak tegas untuk mengambil keputusan bahkan bisa dikatakan SBY telah tersandera oleh koalisi yang diusung partainya. Hal inilah yang menjadikan SBY tidak tegas,” tegasnya.

Untuk itu, Ia berharap kehidupan politik tahun depan menjadi lebih baik dengan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan beberapa PR tersebut. “Jika legitimasi politik SBY menurun, hal yang dikahwatirkan adalah munculnya dampak jangka panjang bagi masyarakat Indonesia yang tidak lagi percaya lagi pada sistem politik Indonesia dan ini berbahaya bagi kehidupan politik Indonesia,” pungkasnya.