Berakhirnya rezim Orde Baru yang lebih dikenal dengan era reformasi ditandai dengan perubahan stuktur ekonomi besar-besaran di Indonesia. Tidak hanya itu, munculnya perusahaan-perusahaan swasta baik itu asing maupun dalam negeri juga kian banyak berkembang. Dengan banyaknya perusahaan swasta tersebut, tunjangan pemerintah atas fasilitas publik menjadi berkurang. Dan hal tersebut yang kedepannya menjadi penyebab kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ronnie Hatley, Ph.D., dosen Washington State University dalam public lecture “Economic and Social Inequality in Indonesia” di Ruang Sidang AR. Fachruddin A lantai 5 pada Kamis (18/2). “Dulu, 20 tahun lalu pemerintah Indonesia masih memberikan anggaran untuk Puskesmas-Puskesmas. Namun saat ini sudah banyak muncul perusahaan-perusahaan farmasi besar dan industri kesehatan meningkat. Dan anggaran pemerintah untuk Puskesmas di daerah-daerah ditiadakan,” jelas Ronnie.
Dosen Ilmu Politik di Washington State University tersebut kembali menjelaskana maksud dari pernyataannya. Menurutnya, ketika muncul perusahaan kesehatan swasta yang besar, pemerintah Indonesia merasa masyarakatnya mampu untuk mengakses fasilitas perusahaan swasta yang besar tersebut. Namun pada realitanya, Ronnie menambahkan bahwa masih banyak masyarakat di daerah yang datang ke Puskesmas. “Karena tidak ada anggaran untuk Puskesmas, kualitas Puskesmas menjadi menurun. Antrian di Puskesmas menjadi banyak. Dan hal tersebut merupakan salah satu wujud inequality (kesenjangan-red),” tutur Ronnie.
Pada dasarnya, kesenjangan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Negara maju seperti Amerika bahkan Eropa juga memiliki nilai kesenjangan ekonomi yang tinggi diantara masyarakatnya. Ronnie menceritakan bahwa dirinya adalah anak seorang buruh tani, namun pada zaman dahulu ia masih bisa menempuh pendidikan tinggi berkat tunjangan pemerintah AS pada zaman itu untuk bidang pendidikan sangat baik. “Namun pada zaman sekarang, sudah tidak dapat ditemui anak buruh tani yang dapat menempuh pendidikan hingga universitas seperti dulu. Dan biaya kuliah universitas sudah jauh lebih tinggi dibanding masa saya kuliah dulu,” terang Ronnie.
Pada kasus pendidikan di Indonesia, Ronnie mengutarakan ketika era Soeharto, sekolah-sekolah banyak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun pada era reformasi banyak sekolah-sekolah berdiri dengan megah dan mewah, tanpa bantuan subsidi dari pemerintah. “Mereka ingin meniru AS dalam menciptakan sekolah-sekolah yang mewah. Tapi jangan tiru AS! AS itu kaya dan mampu membuat sekolah dan fasilitas mewah untuk murid-muridnya,” tegas Ronnie.
Di akhir kuliah yang ia bawakan, Ronnie menggaris bawahi bahwa penyebab utama kesenjangan sosial adalah banyaknya kemiskinan, namun yang menjadi masalah bukanlah kemiskinan tersebut. “Yang menjadi masalah bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Karena semakin orang tertarik untuk menjadi semakin kaya, ia akan membuat orang lain semakin miskin. Dan kekayaan itu mempengaruhi angka kemiskinan,” tutup Ronnie.
Dalam kacamata yang berbeda, dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY, Ade Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A. menjelaskan permasalahan korupsi juga menjadi faktor munculnya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Ia memberikan contoh mengenai Sumber Daya Alam yang bila dimanfaatkan dapat memberikan subsidi ekonomi kepada masyarakat Indonesia, namun saat ini sudah beralih fungsi menjadi sumber daya politik.
“Sekarang natural resources sudah menjadi political resources. Hasil dari mining (pertambangan-red) di daerah seperti Kalimantan itu sudah bukan lagi dialokasikan untuk infrastruktur sosial. Tapi malah digunakan untuk pendanaan pilkada,” jelas Ade. Dengan kasus seperti itu, Ade menambahkan, maka tidak pelak jika infrastruktur di daerah-daerah tidak mengalami perkembangan dan justru semakin buruk.
“Saya pernah bertanya pada seorang bupati yang pada saat itu mobilnya Pajero Sport. Saya lalu bertanya kenapa ia menggunakan mobil yang mewah didaerah dengan masyarakat miskin yang masih banyak. Ia dengan ringan menjawab bahwa untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil, ia membutuhkan kendaraan yang bagus dan mumpuni untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Itu yang menurut saya pola pikir yang salah. Mereka merasa kendaraannya yang harus diperbarui dan bukan malah jalannya yang diperbarui,” ujar Ade. Pada intinya, pemerintah harus lebih sadar akan kebutuhan dan perkembangan infrastruktur masyarakat Indonesia, dan bukan hanya memperkaya dirinya sendiri.
Selain itu, faktor lain berkembangnya korupsi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh faktor tingginya biaya politik di Indonesia. Ade mengungkapkan bahwa gaji seorang pejabat seperti bupati ataupun jabatan lainnya tidak lebih tinggi dari biaya yang mereka keluarkan ketika kampanye. Oleh karena itu para politisi banyak yang menempuh jalan ilegal untuk mengembalikan dana yang sebelumnya telah mereka keluarkan. “Saran saya, Indonesia harus memperkecil jumlah partai politik. Yang ideal itu hanya berjumlah 5 hingga 6 partai saja,” tutup Ade. (Deansa)
