Sorong, Papua Barat – Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) Indonesia di Kampung Warmon Kokoda, Sorong, Papua Barat secara resmi ditarik oleh pihak UMY pada hari Jumat (23/9) di ruang rapat Kantor Bupati Sorong.
Kelompok Mahardika Bakti Nusantara (MBN) generasi kedua yang bertugas di Warmon Kokoda sudah melakukan berbagai kegiatan selama hampir 3 bulan, diharapkan bakti yang dilakukan MBN dapat memberikan perubahan bagi warga setempat. “2 bulan setengah mungkin waktu yang cukup singkat, namun demikian kami yakin kehadiran mahasiswa UMY di sini dapat memberikan dorongan untuk memajukan serta memberikan perubahan yang membangun untuk masyarakat adat kampung Warmon Kokoda,” tutur Dr. Gatot Supangkat selaku ketua LP3M (Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat) UMY.
Kegiatan KKN yang dilakukan MBN di kampung Warmon Kokoda tersebut berfokus pada pemberdayaan masyarakat, hal tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah setempat. “Kegiatan KKN UMY yang ditujukan demi kepentingan masyarakat ini merupakan hal yang sangat membangun. Mengingat kampung Warmon Kokoda sendiri merupakan kampung yang baru dan perlu dibina secara intensif. Kami bangga kepada kawan-kawan yang sudah mau membaktikan dirinya untuk mendorong kemajuan saudara-saudara kita dan sangat beterima kasih untuk itu,” ujar Suka Harjono, S.Sos. selaku Wakil Bupati Sorong.
“Saya berharap kita bersama-sama dapat mewujudkan budaya yang bersifat membangun, mengubah kebiasaan hidup yang negatif, dan juga membangun pola hidup warga Warmon Kokoda agar mampu lebih maju. Untuk mencapai hal tersebut memerlukan proses dan tidak bisa diraih secara instan. Mereka berpikir kalau ada uang yang banyak dan pengadaan berbagai sarana, secara otomatis mereka akan seketika maju. Itu tidak benar, harus dibarengi dengan kemampuan SDM yang baik juga, ini yg perlu kita ubah,” lanjut Suka.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga sempat mendiskusikan rencana MoU (memorandum of understading) kerjasama dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah setempat bersama-sama dengan UMY. “Kita perlu mengkaji secara serius isi dari MoU yang akan kita buat, karena dalam pengadaaan kegiatan tentu memerlukan dana. Jangan sampai niat baik yang sudah kita miliki diselewengkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Saya juga ingin memberi saran kepada LP3M, alangkah baiknya apabila UMY dapat menentukan sebuah wilayah untuk menjadi wadah binaan tetap. Sehingga nantinya kampung Warmon Kokoda dapat menjadi sebuah percontohan bagi kampung-kampung lainnya,” papar Suka melanjutkan.
Nafis Nidhomi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY sebagai ketua dari kelompok KKN tersebut menyampaikan bahwa komunikasi serta kerjasama dengan pemerintah setempat merupakan hal yang penting. “Berbagai kegiatan yang kami adakan sangat memerlukan dukungan dari pemerintah. Seperti dalam pengadaan air bersih dan pencatatan sipil bagi anak dan warga Warmon Kokoda. Terlebih untuk pengadaan dokumen sipil untuk anak, ini perlu agar mereka dapat menggunakan hak yang mereka miliki seperti hak untuk mendapatkan pendidikan. Kami akan tetap tinggal hingga awal bulan Oktober untuk menyelesaikan beberapa agenda meski sudah secara resmi ditarik,” ujar Nafis. Ia menyampaikan pula bahwa kelompok KKN MBN akan membuat laporan mengenai kegiatan yang dilakukan untuk kampung Warmon Kokoda dan hasil yang didapat. Laporan tersebut nantinya juga akan berfungsi sebagai referensi agenda bagi generasi MBN selanjutnya agar tidak terjadi pengulangan kegiatan yang tidak perlu. (raditia)
