Dalam rangka mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi yakni pengabdian masyarakat, UMY Melalui FOKKERMAPI (Forum Komunikasi Dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia) menyelenggarakan Government Village Fair pada Sabtu (9/9) di Desa Hargomulyo Kulon Progo. Acara tersebut bertujuan untuk menambah pemahaman dan berdiskusi tetang Sekolah Kilat Kewirausahaan, Sosialisasi UU Desa, Membangun Jaringan dan Mitra Kerja dan Sarasehan Desa Berkemajuan.
Rahmawati Husain S. S., M. C. P.,Ph, D selaku narasumber menyampaikan bahwa peluang dan tantangan dalam demokrasi desa harus bisa dipahami dengan seksama. Karena dalam tatanan desa mempunyai cakupan wilayah yang dapat terukur dan bisa dijangkau oleh pemerintah setempat. “Untuk mengetahui peluang dan tantangan pada wilayah harus dilakukan musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa unsur yang bersifat strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM desa, penambahan dan pelepasan aset desa. Untuk itu musyawarah pada wilayah desa harus dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun dan APB desa,” ujar Rahmawati.
Rahmawati menambahkan bahwa hak dan kewajiban masyarakat juga perlu disadari oleh semua pihak karena hal ini merupakan hal yang mendasar untuk memajukan suatu desa. “Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi, mengawasi kegiatan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi saran dan pendapat, memilih dan dipilih kepala desa, perangkat desa, serta lembaga kemasyarakatan. Kemudian masyarakat desa juga berkewajiban membangun diri dan lingkungannya, mendorong terciptanya kegiatan desa, mendorong terciptanya situasi aman, nyaman dan tentram, memelihara nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan dan gotong royong serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa,”papar Rahmawati.
Kembali ditambahkan Rahmawati bahwa saat ini sudah seharusnya semua elemen masyarakat berjalan sinergis dan berkesinambungan dalam melakukan pengembangan desa mandiri. “Ada beberapa faktor utama untuk menjadi desa yang mandiri seperti peciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, pengembangan program di pedesaan yang melibatkan semua masyarakat, komuditas yang dikembangkan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan layak untuk dikembangkan. Wilayah pengembangan desa mandiri tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu desa serta untuk mengembangakan suatu desa harus berbasis budaya dan berkearifan lokal,” tutupnya.
Acara Government Village Fair juga di hadiri oleh beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro, Universitas Jendral Ahmad Yani, Universitas Brawijaya, Universitas Panca Sakti, Universitas Singa Perbangsa dan Universitas Palangkaraya serta acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan kebudayaan jatilan, gejuk lesung dan ambuk. (sumali)
