Pelemahan ekonomi di Indonesia belakangan ini masih terus menjadi sorotan publik. Berbagai potensi kerugian akibat terjadinya pelemahan ekonomi tersebut pun berimbas pada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yang dilakukan pelaku industri karena sudah tidak mampu lagi membiayai biaya produksi yang semakin tinggi, dan juga gaji karyawan. Dampak dari PHK tersebut menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia kembali meningkat.
Berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan itulah yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah selama 1 periode terakhir ini. Karena itulah, Indonesia saat ini butuh stimulus ekonomi di tengah terjadinya pelemahan ekonomi saat ini. Agar perekonomian Indonesia ini bisa kembali berjalan dengan baik dan stabil. Demikian diungkapkan Ahmad Ma’ruf, selaku dosen Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dalam diskusi terbatas pada Selasa (7/10) di Fakultas Ekonomi UMY.
Pakar ekonomi UMY ini mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai langkah dapat diambil oleh pemerintah. Salah satunya yaitu dengan melakukan efisiensi ekonomi dengan memberikan subsidi penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dapat membantu pelaku bisnis (bbm industri) dan juga konsumen umum (masyarakat) untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. “Saat ini masyarakat membutuhkan bantuan stimulus langsung yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga bbm, yang layak dilakukan,” ungkapnya.
Ditambahkan Ahmad Ma’ruf, pelaku perusahaan industri membutuhkan biaya pengeluaran energi sebesar 20 %, dan masyarakat mengeluarkan biaya energi sebesar 10% dan biaya transportasi sebesar 10% setiap bulannya. Pengeluaran yang cukup besar dari energi dan transportasi tersebut, bila tidak diimbangi dengan subsidi dari pemerintah, beban mereka akan terus bertambah berat. Karena itulah penurunan harga BBM dapat menjadi solusi dalam perbaikan pelemahan ekonomi Indonesia. “Beban pengeluaran pelaku industri dan masyarakat dari sektor penggunaan bahan bakar cukup tinggi, sehingga dengan solusi penurunan harga BBM tersebut sangatlah tepat. Beban industri perusahaan dalam hal biaya produksi dapat terbantu, sehingga kasus PHK pun bisa menurun dan perekonomian masyarakat bisa meningkat lebih baik,” tambahnya.
Ahmad Ma’ruf pun berharap, kebijakan penurunan harga bahan bakar tersebut dapat diagendakan pemerintah dalam merancang paket kebijakan. “Kalau sebelumnya pada paket kebijakan yang pertama, pemerintah lebih menyoroti kebijakan moneter, dan pada kebijakan kedua lebih kepada regulasi inflasi. Maka diharapkan perancangan paket kebijakan pemerintah selanjutnya lebih menyoroti pada penurunan harga bahan bakar, sebagai wujud untuk perbaikan ekonomi Indonesia ke depan,” tutupnya.
