Tujuh mahasiswa International Government Studies (IGOV) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) direncanakan akan mengikuti program pertukaran pelajar (student exchange) ke Thailand. Enam dari tujuh mahasiswa IGOV UMY ini nantinya akan belajar di Khon Khaen University (KKU), Thailand, sementara satu mahasiswa lagi akan belajar di Thammasat University (TU). Ketujuh mahasiswa IGOV UMY ini juga merupakan mahasiswa yang sudah duduk di semester tiga dan lima.
Demikian disampaikan Direktur IGOV UMY, Eko Priyo Purnomo, Ph.D saat ditemui di ruangannya di Jusuf Kalla School of Government (JKSG), pada Selasa (11/8). Menurutnya, program student exchange ini adalah hasil dari kunjungannya ke Thailand pada 4 hingga 8 Agustus yang lalu, dengan beberapa agenda yang dihadiri. “Agenda pertama, kami bertemu dengan Dekan dan staf dari Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial serta Kepala Urusan Administrasi Publik. Dalam pertemuan tersebut, kami menyetujui kerjasama antara IGOV dengan KKU di tiga bidang, yakni mobilitas dosen, mobilitas mahasiswa dan publikasi penelitian,” ujarnya.
Eko menjelaskan, untuk kerjasama dalam mobilitas dosen, IGOV UMY juga berencana akan mengirimkan dosen-dosennya untuk mengajar di KKU selama enam bulan. “Dari hasil kesepakatan tersebut, dalam pertemuan selanjutnya kami dapat mengirim dosen-dosen IGOV untuk mengajar di sana selama enam bulan. Kemudian untuk kerjasama publikasi dan penelitian, beberapa dosen IGOV juga akan mempresentasikan paper mereka dalam sebuah konferensi International Administrasi Public, yang rencananya akan diselenggarakan di UMY atau Tokyo pada tahun ini. Sedang untuk mobilitas mahasiswa, kami sepakat bahwa mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan juga dapat mengambil double degree di UMY dan KKU,” jelasnya.
Kunjungan Eko ke Thailand tidak hanya untuk menjajaki kerjasama dengan KKU dan TU, namun ia juga berkesempatan mengikuti International Conference “Globallization and New Public Sevices”. Dalam konferensi internasional ini, Eko mempresentasikan papernya yang berjudul “The current of Citizen Participation in Indonesia Netizen and Selected Case of Local Democracy in Indonesia”. Dalam presentasinya, Eko memaparkan bahwa ada sebuag cara bagi pemerintah atau walikota seperti Jakarta, Bandung dan Malang untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya melalui media sosial, seperti Facebook dan Youtube. Karena menurutnya, peran sosial media dalam pemerintahan sangatlah penting meskipun forum untuk berdialog melalui media sosial itu belum dilegalkan dalam aturan pemerintah lokal.
