Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Masalah Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan

September 17, 2019 oleh : BHP UMY

Kebakaran hutan yang ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah masuk dalam kategori membahayakan. Dampak dari kebakaran hutan telah membuat angka ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) sudah pada tahap berbahaya yaitu di angka 300 seperti yang terjadi di kota Pontianak Kalimantan Barat. Indeks tersebut dihitung dari seberapa besar kandungan dari partikel udara yang mencemari lingkungan, yang mau tidak mau pemerintah Indonesia harus turun tangan menangani bencana tersebut.

Tentu saja dengan kebakaran hutan menyebabkan efek buruk seperti penerbangan yang terganggu karena jarak pandang yang begitu pendek. Kemudian sisi kesehatan menjadi masalah serius selanjutnya yang tak bisa dihindari. Banyaknya asap membuat warga yang menghirup udara tak sehat itu menderita penyakit ISPA, bahkan seorang balita diduga meninggal dunia akibat kabut asap setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ar Rasyid Palembang, Minggu 15 September 2019 pukul 18.35 WIB.

“Karena itulah sudah timbul korban jiwa, baik balita atau anak-anak bahkan orang dewasa, sehingga ini bukan sebagai peristiwa biasa. Kemudian dampaknya makin meluas yang menyentuh pada sisi perekonomian masyarakat. Banyak usaha yang tutup sementara seperti angkutan umum, dan penerbangan yang dibatalkan,” ujar Assoc. Prof. Dr. Eko Priyo Purnomo, berbicara mewakili tim riset Jusuf Kalla Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saat ditemui pada Selasa (17/9).

Tim JK Government UMY memperhatikan dari sisi kebijakan politik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang besar. Eko merasa kebijakan pemerintah saat ini tidak terlalu memikirkan dampak lingkungan dan penanganan hukum yang masih belum tegas diterapkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

“Kami dari tim Jusuf Kalla Government UMY riset memiliki saran untuk dilakukan oleh pemerintah. Pertama mereka harus segera melakukan koordinasi secara intensif dari level pusat sampai ke level desa. Dari koordinasi itu maka dapat mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab, karena kebakaran hutan ini sudah sangat besar maka sudah pada level tanggung jawab pemerintah pusat untuk melakukan monitoring langsung ke pusat kejadian. Kemudian hutan hujan buatan harus terus diupayakan dari titik api terkecil hingga paling besar untuk segera menyudahi kabut asap,” imbuhnya.

Birokrasi dengan negara tetangga menjadi sedikit terganggu tentunya dengan adanya kabut asap, karena asap sudah menjalar hingga Malaysia dan Thailand. Efek yang mungkin menjadikan Indonesia memiliki citra buruk di mata negara lain. “Negara tetangga bisa memiliki pandangan buruk terhadap pemerintah Indonesia akhirnya, mereka menganggap pemerintah tidak memiliki perhatian khusus untuk mencegah peristiwa ini terjadi,” Eko melanjutkan.

Kebakaran hutan bukan sekali dua kali terjadi, tapi hal ini seperti kejadian tahunan yang pasti terjadi. Penegakan hukum yang adil belum sepenuhnya terealisasi bagi pelaku pembakaran yang sebenarnya sudah sangat merugikan. “Kami berharap pemerintah pusat dapat langsung memberikan perintah kepada aparatur negara seperti POLRI atau TNI untuk melakukan penangkapan kepada pemilik lahan. Karena mereka sebagai pemilik lahan tidak mampu menjaga keamaan lahan mereka sendiri, tidak bisa kemudian para pemilik lahan itu berdalih tidak tahu dengan apa yang terjadi di lahannya. Entah pemilik lahan dari instansi pemerintah, perusahaan besar, maupun warga masyarakat sipil,” pungkas Eko yang juga merupakan Kepala Lembaga Kerjasama UMY. (hbb)