Gender-Responsif Leadership di Perguruan Tinggi

Maret 18, 2020 oleh : BHP UMY

Realisasi gender-responsive leadership di berbagai sektor di Indonesia masih menghadapi permasalahan. Salah satunya di sektor pendidikan, yang dapat dilihat pada disparitas gender dalam berbagai level kepemimpinan pada perguruan tinggi. Minimnya jumlah perempuan yang menduduki pucuk kepemimpinan di perguruan tinggi, membuktikan bahwa keterwakilan suara perempuan dalam pembuatan kebijakan di perguruan tinggi masih rendah.

Berangkat dari hal ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), bekerjasama dengan The German Academic Exchange Program (DAAD) Indonesia, University of Applied Science Kiel dan Universitas Kristen Indonesia (UKI), menyelenggarakan Workshop dan Seminar Alumni DAAD dengan tema Gender-Responsive Leadership in Higher Education Management, pada 15 sampai 19 Maret 2020 di Kalyana Resort Kaliurang, Sleman.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc,., mendukung gerakan kesetaraan golongan. Salah satunya dengan mendorong kaum Hawa untuk mengisi posisi strategis yang ada di perguruan tinggi.

“Kepemimpinan perempuan perlu didorong di perguruan tinggi agar perempuan mampu setara dengan laki-laki dalam jabatan-jabatan puncak di Perguruan Tinggi,” ujarnya, ditemui di sela-sela acara pada Rabu (18/3).

Sementara itu, Kepala Divisi Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY Dr. Dyah Mutiarin, M.Si, menambahkan kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi memerlukan intervensi dari political will manajemen puncak yang pada saat ini masih banyak didominasi oleh laki-laki. Data di Indonesia, secara umum menunjukkan jumlah dosen perempuan masih lebih rendah daripada jumlah dosen laki-laki, begitu juga dalam kepemimpinan di berbagai jabatan dan dalam karir akademik.

Pada saat ini, terlihat ada berbagai hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan. Pertama, secara cultural perempuan lebih cenderung menarik diri dari pencalonan-pencalonan. Ditambah lagi, dengan anggapan dari individu perempuan yang berfikir bahwa tugas perempuan yang utama adalah tugas domestik, sehinga apapun yang ada di luar itu ditakutkan akan mengganggu jalannya keluarga.

“Kedua, adanya hambatan struktural bahwa untuk jabatan-jabatan tertentu dianggap lebih baik jika diduduki oleh laki-laki. Baik negara maju seperti Jerman maupun negara berkembang seperti Indonesia masih mengalami gender disparitas di perguruan tinggi,” ujar dosen yang kerap disapa Arin.

Sebagai salah satu pembicara, Arin turut menjelaskan upaya yang akan terus dilakukan adalah melalui penguatan-penguatan, training, serta workshop dalam kepemimpinan perempuan salah satunya dengan apa yang dilakukan oleh Alumni DAAD bersama UMY dan UKI ini. Sehingga, melalui berbagai penguatan tersebut, akan terwujud Sense of Gender Equality Awareness untuk para perempuan dan laki-laki serta kepemimpinan di perguruan tinggi yang lebih mendekati gender-responsive leadership.

“Untuk mewujudkan kesadaran gender ini, dibutuhkan lingkungan di mana kepemimpinan perempuan bisa diterima diantara para laki-laki, karena pada dasarnya baik perempuan ataupun laki-laki dalam kepemimpinan keduanya memilki kesempatan yang sama,” pungkas Arin.