Musyawarah Nasional (MUNAS) Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) yang ke- 2 kembali di gelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sebelumnya pada tahun 2011 MUNAS ADIPSI yang pertama digelar di UMY dan terpilih Dr. Suranto., M.Pol yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan UMY sebagai Ketua ADIPSI periode 2011-2016. MUNAS yang digelar pada Rabu (27/1) bertempat di Gedung Pascasarjana UMY lantai 4 tersebut turut dihadiri sebanyak 33 Perwakilan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan di Seluruh Indonesia.
Seperti diungkapkan oleh Suranto, ADIPSI memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan profesionalisme Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Tujuan ADIPSI pada dasarnya yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kajian Ilmu Pemerintahan, karena dirasa pada saat ini kajian terkait dengan Ilmu Pemerintahan masih belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu juga kehadiran ADIPSI untuk meningkatkan peran kajian pemerintahan dalam pembangunan di Indonesia,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Suranto, pelaksanaan MUNAS tersebut selain amanat dari AD/ART yaitu untuk menjaga eksistensi ADIPSI. “Dengan adanya MUNAS ke-2 ini diharapkan dapat menyatukan dan meningkatkan kualitas dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Titin Purwaningsih., S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dalam sambutannya sekaligus membuka MUNAS ADIPSI ke- 2 mengungkapkan, perbedaan di MUNAS yang kali ini diselenggarakan, selain pemilihan formatur kepengurusan ADIPSI periode 2016-2021 juga diadakan workshop dengan tema “Menyiapkan Naskah untuk Publikasi di Jurnal Bereputasi Internasional” yang akan disampaikan oleh Agus Setyo Muntohar, P.hD, dan Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc yang keduanya merupakan Dosen UMY. “Selain pemilihan kepengurusan ADIPSI pada MUNAS kali ini turut diselenggarakan workshop terkait dengan publikasi jurnal Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen Ilmu Pemerintahan dalam publikasi internasional baik jurnal maupun konferensi,” ungkapnya.
Ditambahkan Titin, kehadiran ADIPSI bagi para dosen Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan bagi lulusan Ilmu Pemerintahan di masing-masing perguruan tinggi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi kurikulum. “Di era globalisasi saat ini kita harus berkompetisi secara berkualitas, utamanya kompetisi pada tingkat internasional, diharapkan dengan kehadiran ADIPSI dapat meningkatkan daya kompetisi bagi jurusan Ilmu Pemerintahan, dan salah satunya yaitu meningkatkan publikasi internasional,” tambahnya.
Sependapat seperti yang diungkapkan oleh Dr. Titin, Agus Setyo Muntohar, Ph.D selaku pemateri pada workhsop tersebut mengungkapkan, publikasi hasil-hasil penelitian dalam jurnal merupakan kegiatan yang melekat pada proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. “Dua tujuan utama dari seorang ilmuan (scientist) bukanlah sekedar mempublikasikan hasil pekerjaannya, tetapi bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia, serta meningkatkan pemahaman pada proses pembuatan karya ilmiahnya,” ungkapnya.
Ditambahkan Agus, penyiapan naskah publikasi untuk diserahkan kepada jurnal bereputasi setidaknya melalui prosedur yang relatif panjang, yang dimulai dari penetapan tujuan, jenis dan judul naskah hingga melakukan jawaban balasan dan perbaikan naskah. “Dalam hal ini apabila naskah dinyatakan ditolak atau diterima untuk dipublikasikan, sebaiknya penulis memperhatikan saran atau hasil ulang kajian untuk perbaikan mutu naskah dan penelitian, sehingga naskah dapat diserahkan kembali pada jurnal yang sama atau jurnal yang lainnya, untuk itu seorang dosen Ilmu Pemerintahan haruslah memiliki mentalitas Kami Tidak Takut Ditolak,” tutupnya. (Adam)
