Tingkat Kebebasan Ekonomi Indonesia Harus Diperbaiki

Februari 27, 2016 oleh : BHP UMY

IMG_3014Tingkat kebebasan ekonomi masyarakat Indonesia dikatakan masih harus diperbaiki lagi. Tingkat kebebasan ekonomi yang masih buruk, menjadi salah satu pemicu faktor melemahnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tak hanya itu, industri Indonesia juga mengalami penurunan performance. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Staf Khusus Menteri Perdagangan untuk Prioritas Kebijakan Global, Drs. Iman Pambagyo, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Diplomasi Dagang Indonesia Di Afrika”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan bertempat di ruang sidang AR. Fachruddin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY, Sabtu (27/2).

Drs. Iman mengatakan, pemerintah memang mengundang investor asing dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, namun tingkat kebebasan ekonomi masih buruk. “Kebebasan ekonomi Indonesia memasuki peringkat ke 108 dari 178 negara di dunia. Karena itulah, kebebasan ekonomi sebagai kebebasan warga untuk berproduksi, mengonsumsi dan melakukan investasi harus diperbaiki. Jika hal tersebut tidak diperbaiki maka akan berdampak pada penurunan perekonomian di Indonesia,” ungkapnya.

Drs. Iman melanjutkan, ada empat faktor yang melemahkan pertumbunan perekonomian di Indonesia diantaranya yaitu Investasi dalam sektor pertambangan, belanja pemerintah, ekspor, dan konsumsi. “Investasi utama yang ditonjolkan oleh Indonesia yaitu dalam sektor pertambangan. Namun sektor ini ternyata tidak dapat menyumbang pertumbuhan industri. Karena sektor ini tidak dapat menaikkan pertumbuhan perekonomian. Jika Indonesia terus mengandalkan sektor ini (pertambangan) tentu akan melemahkan Indonesia. Selain itu dalam hal ekspor, Indonesia masih bersandar pada ekspor bahan mentah dengan persentase mencapai angka 70 persen. Sementara harga bahan baku mentah di dunia terus turun,”ungkapnya.

Ditambah Drs. Iman dalam penjelasannya tersebut, bahwa meskipun pada tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi negara produksi terbesar di dunia, akan terasa sulit jika masalah kredit perbankan, maupun korupsi masih merajalela di Indonesia. Hasil prediksi tersebut disinyalir pada dua puluh tahun ke depan, Indonesia memiliki bonus demografi dengan peningkatan populasi sebesar 74 persen. “Kondisi ini akan sulit dilakukan apabila Indonesia belum memperbaiki kebijakan terkait tren perdagangan Indonesia. Sektor juga sulit berkembang jika keuangan kurang memadai,”tambahnya. Dalam akhir penjelasannya, dalam menghadapi Global Value Chain yang merupakan kegiatan produksi di berbagai tempat yang merupakan bagian dari pasar bebas, Iman berpesan kepada para mahasiswa maupun pengusaha agar terus mengasah skillnya untuk memasuki dunia yang kompetitif.

Sementara itu, Dr. Arifi Saiman, M.A dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa Afrika bisa menjadi mitra dagang Indonesia, karena benua tersebut memiliki potensi emas dalam hal perekonomian. Namun ia juga mengakui bahwa sekalipun Indonesia sudah memiliki ikatan kerjasama dengan Afrika sejak lama, tapi dalam hal perekonomian masih belum maksimal. “Negara-negara di kawasan Afrika yang saat ini potensial dan menjadi mitra dagang utama Indonesia yaitu Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, Angola, Pantai Gading, Aljazair, Djibouti, Benin, Ghana, Tanzania, Kenya, dan Ethiopia. Dalam hubungan kerjasama tersebut terbukti memberikan peningkatan pendapatan di Indonesia. Pada tahun 2014, kerjasama perdagangan Indonesia dengan Afrika meningkat sebesar 11,7 persen yaitu sebesar USD 11,7 milyar dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar USD 9,88 milyar,” jelas Arifi.

Arifi kembali menjelaskan, jika dilihat dari kawasan Afrika, Afrika termasuk kawasan yang kontroversial. Jati diri Afrika apabila dipetakan terdapat empat bekas koloni yang menjadikan perbedaan kesuksesan perekonomian di kawasan tersebut. Keempat pemetaan tersebut yaitu bekas koloni Inggris, Prancis, Portugal, serta Spanyol. “Pemetaan ini yang mengakibatkan sukses atau tidaknya penetrasi perekonomian di kawasan Afrika. Supaya mengetahui potensi pasar, harus mengetahui terlebih dahulu dari pembagian pemetaan bekas koloni ditiap negara. Ini disebut dengan intelligent market,” jelasnya lagi.

Di sisi lain, Prof. Dr. Bambang Cipto, MA, Rektor UMY mengatakan, dari 54 jumlah negara di Benua Afrika, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 50 negara di Benua Hitam tersebut. Terjalinnya hubungan diplomatik dengan 50 negara tersebut, lima persennya memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi. “Tapi, meski potensial, publik rupanya masih awam mengenai potensi yang dimiliki oleh Benua tersebut. Bahkan pembahasan terkait potensi ekonomi di Benua Afrika juga masih belum banyak diperhatikan oleh masyarakat luas. Hal ini karena masyarakat masih berpacu dan berpandangan bahwa negara yang memiliki potensi perdagangan internasional itu adalah Amerika dan Cina. Padahal, masih ada negara-negara lain di Afrika yang juga memiliki potensi perdagangan internasional,” ungkapnya.

Prof. Bambang juga menambahkan, isu perdagangan internasional Indonesia di Afrika menjadi isu yang bagus untuk diteliti. Karena itu, Prof Bambang berpesan pada para mahasiswa agar bisa memanfaatkan isu tersebut dengan baik. “Seminar yang mengangkat tema isu perdagangan internasional di kawasan Afrika ini akan memberikan inspirasi terkait perdagangan. Karena itu, manfaatkanlah semaksimal mungkin,” imbuhnya. (hv)