Ekonomi dan politik merupakan ilmu yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapannya, ekonomi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan kebijakan politik. Pembangunan ekonomi Indonesia harus didukung dengan stabilitas politik di Indonesia, jika politik sedang tidak stabil maka dapat dipastikan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan akan sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut di ungkapan oleh wakil ketua Dewan
Semenjak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi membacakan putusan yang diajukan oleh Budi Gunawan pada Senin 16 Februari lalu, yang mengabulkan permohonan BG dan menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka terhadapnya. Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum menyatakan bahwa walaupun pengadilan mengabulkan permohonan BG dan menyatakan tidak sah
Terkait Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Presiden diharapkan dapat mengambil keputusan mengikuti kata hati, sesuai dengan ajaran agama, dan juga pertimbang rasional tentang hukum, politik, dan tentang budaya. Diharapkan akan lahir keputusan yang baik. Itulah yang disampaikan oleh Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA, seusai menghadiri acara
UU No. 13 tahun 2012 yang berisi tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini sudah berlangsung kurang dari dua tahun, namun sayanganya dalam pelaksanaannya masih sering terjadi pasang surut yang akhinya menimbulkan isu. Isu yang muncul ini tentu saja terkait dengan ketidakpuasaan masyarakat mengenai dana keistimewaan, keberpihakaan pemerintah daerah terhadap upaya membangun kesejahteraan rakyat dan
Menyikapi situasi bangsa dan negara serta rivalitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) di dalam berbagai kasus belakangan ini, akademisi dan civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) pada Senin (26/1/2015) di halaman Gedung AR Fakhruddin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan aksi bertajuk “#Save KPK, Selamatkan Bangsa”. Pada kesempatan itu, mereka menyatakan sikapnya, bahwa
“Kita suarakan kejujuran, kita suarakan kebersihan, ” demikian pernyataan Johan Budi selaku Juru Bicara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat membuka acara Masa Ta’arut (MATAF) FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Sportorium Kampus Terpadu UMY pada Selasa (2/9). Juru Bicara KPK ini menjelaskan di hadapan ribuan mahasiswa baru FISIPOL UMY, bahwa mahasiswa merupakan salah satu stakeholder yang membantu KPK dalam memberantas
Dalam rangka turut mendukung program pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) turut pula berpartisipasi dalam penyelenggaraan Simposium Nasional II pada hari ini Selasa (2/9) di AR Fachrudin A Lt.5. Penyelenggaraan simposium nasional yang diselenggarakan dalam bentuk panel tersebut dibuka oleh Dr. Ahmad Nurmandi, M.Si selaku Direktur Jusuf Kalla Government School (JKSG) UMY dan Prof. Tulus Warsito UMY selaku penyelenggara. Simposium Nasional
Adanya kendali partai politik pada tingkat kementerian menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terlebih lagi dengan misi yang dibawa oleh keduanya, yakni “Revolusi Mental”. Misi ini bisa menjadi beban berat bagi pemerintahan Jokowi-JK, sebab perilaku predator politisi di tingkat kementerian bisa menjadi penghambat jalannya misi ini. Demikian disampaikan Dr. H. Achmad Nurmandi, M.
Nama : Drs. Gembong Prijono, M.Sc Tanggal Seminar : 3 November 2011 Tempat Seminar : Gedung AR Fahrudin A, Lantai 4, UMY Waktu 13.00 s.d 15.00 WIB Laki – laki kelahiran tanggal 22 September
Pemilu (Pemilihan Umum) dinilai hanya memenuhi sebagian harapan masyarakat. Masyarakat merasa, pemilu tidak membawa perubahan kualitas hidup. Hal itu terjadi karena selama ini sosialisasi dalam pemilihan umum lebih banyak dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif yang ingin menjaring suara. Hal ini menyebabkan netralitas pemilih menjadi tidak terjaga. Awang Darumurti, S.IP, M.Si, Dosen Ilmu Pemerintahan
Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi agenda yang akhirnya dilaksanakan SBY setelah berbagai pemberitaan sebelumnya. Pelantikan para punggawa baru dilakukan Rabu (19/10) lalu di Istana Negara, Jakarta. Namun, besarnya pengaruh koalisi dalam proses penggantian anggota kabinet tersebut dinilai akan menghasilkan kabinet yang rawan konflik. Terlebih adanya penambahan Wakil Menteri dengan jumlah besar yang menciptakan kabinet
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menorehkan banyak prestasi. Banyak kasus berhasil ditangani dengan baik oleh KPK. 42 anggota DPR divonis bersalah. Selain itu, masih ada delapan mantan menteri, 27 walikota dan bupati, delapan komisioner setara menteri, delapan gubernur, enam komisioner dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, dan Komite Pengawas Persaingan Usaha, empat hakim, empat duta besar,