Sejarawan Indonesia Nilai Pemerintah Belum Bisa Terapkan Pancasila

Juni 11, 2016 oleh : BHP UMY

IMG_7615

Sejarawan Indonesia, Prof. Dr. Anhar Gonggong menilai Pemerintah belum bisa menerapkan Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menilai bahwa pemerintah saat ini juga belum bisa membentuk masyarakat yang sesuai dengan Pancasila.

“Selama 70 tahun kita merdeka. Tidak ada pemerintahan yang menjalankan nilai-nilai pancasila. Implementasi Pancasila tidak pernah dilakukan. Kalau tujuan Pancasila itu menciptakan masyarakat adil dan makmur, lantas adil dan makmur yang seperti apa? Kita ini bangsa yang punya pancasila tapi tidak berpancasila,” tutur Prof. Anhar Gonggong, saat menjadi pembicara dalam acara Pengajian Ramadhan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan bertempat di Gedung Ar. Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY, Jum’at sore (10/6).

Dalam Pengajian Ramadhan PP Muhammaduyah yang bertajuk “Negara Pancasila Sebagai Dar Al-‘Ahdi Wa Al-Syahadah : Perspektif Teologis dan Ideologis”, Prof. Anhar Gonggong menekankan bahwa Pancasila perlu disederhanakan penafsirannya, agar implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Sebab jika terlalu banyak penafsiran terhadap Pancasila, justru akan menyebabkan banyaknya masyarakat yang salah mengartikan Pancasila. “Maksudnya Pancasila itu jelas, bertujuan satu, yaitu sebagai dasar negara dalam berbangsa dan bernegara. Itu saja, jangan yang lain,” tuturnya. Karena itulah, ia menyarankan agar semua elemen bangsa ikut berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia juga menambahkan peran Muhammadiyah yang juga ikut andil dalam pembentukan Pancasila. Bahkan menurutnya KH. Ahmad Dahlan adalah sosok pemimpin sejati yang menciptakan perubahan. “Kalau mau perubahan, mulailah dari diri sendiri. Pemimpin lahir mengubah dirinya terlebih dahulu, baru melakukan perubahan pada kaumnya. Itu yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan,” imbuh Prof. Anhar lagi.

Muhammadiyah juga menurutnya memiliki peluang untuk menggalakkan lagi penerapan Pancasila yang hilang saat ini. Karena Muhammadiyah juga ikut andil dalam perumusan Pancasila. “Saya usul ke Pak Haedar untuk mengumpulkan semua Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia dan tanyakan ke mereka semua apa tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kalau hal itu tidak dilakukan, Saya rasa Muhammadiyah punya hutang pada Indonesia,” ujarnya lagi.

Permasalahan bangsa lainnya juga diungkapkan oleh Heri Susanto, Ketua Pusat Studi Pancasila UGM dengan menyoroti salah satu kebijakan pemerintah yang terlalu banyak memproduksi Undang-Undang. “Pasca amandemen UUD 45/ era reformasi legislator kita terlalu banyak memproduksi Undang-Undang, bahkan disinyalir kita sudah mengalami mabuk Undang-Undang. Karena itu, UU Negara RI hasil amandemen perlu ditinjau ulang dan diselaraskan dengan Pancasila,” ujarnya.

Heri juga menambahkan bahwa Pancasila harus benar-benar ditegakkan secara konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila dikembangkan sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar orientasi pengembangan ilmu bagi para penyelenggara negara dan warga negaranya.

Sementara itu Penulis Buku ”Keragaman dan Perbedaan : Budaya dan Agama dalam lintas Sejarah Manusia”, Al Makin yang juga menjadi pembicara dalam Pengajian Ramadhan tersebut, mengajak para peserta agar bisa merefleksikan sejarah Pancasila, khususnya bagi para generasi muda. “Kita harus menemukan makna baru pancasila yang tidak terduga. Kita harus terus mengasah ilmu dan khasanah yang kita punya untuk menggali Pancasila,” tutupnya. (bagas)

Sharing is caring!