Presiden Terpilih Harus Perhatikan Wilayah Perbatasan Indonesia

Mei 19, 2014 oleh : BHP UMY

P20140519_101222eran Kementerian Daerah Tertinggal selama ini terkesan hanya sebatas simbol pemerintahan namun tidak mampu berbuat apapun. Hal itu terlihat dari wilayah perbatasan Indonesia yang belum sepenuhnya diperhatikan pemerintah. Siapapun yang terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang dituntut bisa menegaskan kembali kehadiran negara di wilayah perbatasan tersebut.

 

Pakar Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Ahmad Nurmandi,Msc juga mengungkapkan, kondisi masyarakat di perbatasan masih sangat memprihatinkan. Terlebih pada akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia menyebutkan Perguruan Tinggi di wilayah perbatasan tidak ada yang berkualitas. Hal itu sangat berbeda dengan kebijakan Negara Jiran, seperti Thailand dan Malaysia yang sangat memperhatikan wilayah perbatasannya dengan membangun kampus-kampus yang berkualitas.

 

“Siapa pun presidennya harus bisa menjamin kehadiran negara Indonesia di wilayah perbatasan. Karena terkesan tidak ada peran dan kontribusi negara di sana. Kampus kita diperbatasan tidak ada yang berkualitas. Berbeda dengan Thailand dan Malaysia, mereka bangun kampus besar di perbatasan, lihat Khon Kaen University luasnya 150 hektar di perbatasan Thailand,” kata Nurmandi saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel menguji Ide dan Gagasan Calon Presiden  “Jalan Kemandirian Bangsa” di Asri medical Center, Wirobrajan, Senin(19/5).

 

Ia menegaskan, peran pemerintah melalui kementrian terkait belum dapat menunjukkan kinerja nyatanya. Ia menantang Capres yang tengah bertarung untuk membentuk pemerintahan kuat yang tidak sekedar bagi-bagi jabatan dan mampu membuat semua elemen mengerjakan kebijakannya. Menurutnya saat ini masih banyak kantor kementerian yang kinerjanya belum maksimal, seperti kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang baru terlaksana beberapa persen seja.

 

Presiden, lanjutnya, harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer dengan memecat pejabat yang tidak bekerja dengan optimal. Pemerintahan yang kuat, kata Nurmandi, akan membuat semua elemen mengerjakan segala kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat pusat maupun derah namun tidak otoriter. “Peran pemerintah sangat minim, Kementrian Darerah Tertinggal hanya simbol, tidak jelas targetnya. Bubarkan saja kalau tujuannya hanya bagi-bagi jabatan. Presiden harus bisa mengendalikan para menterinya. Jika tidak beres ya pecat,” lanjut dosen yang juga asesor BAN PT yang mengaku kerap mengunjungi daerah perbatasan.​ ​(Fahmy)