Pengembangan IKM dapat Bantu Benahi Defisit Negara

Mei 14, 2016 oleh : BHP UMY

IMG_5681Ekonomi Indonesia mengalami defisit pada akhir tahun 2015 dengan sebab lebih tingginya impor daripada ekspor. Namun defisit tersebut dapat diperkecil dengan memberdayakan industri kecil menengah (IKM), yang merupakan bagian penting dalam pengembangan industri nasional.

Hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, Ir. Sasongko, M.S.i, dalam pembukaan International Conference “Agribusiness Development for Human Welfare,” di Ruang Sidang Ar. Fakhrudin A lantai 5, Kampus Terpadu UMY pada Sabtu (14/05). Ir. Sasongko, M.Si. hadir mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ir. Sasongko mengungkapkan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah berkonstribusi sebesar 34,82 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non Migas secara keseluruhan. “Angka ini dapat tercapai karena dukungan lebih kurang 3,6 juta unit usaha, yang merupakan 90 persen dari total unit usaha industri nasional. Jumlah unit usaha tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 8,7 juta orang yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional serta mengurangi kemiskinan,” jelas Ir. Sasongko, saat membacakan pidato Gubernur DIY.

Dengan demikian, IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Ir. Sasongko menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN) 2015-2019. Yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Selain membantu membenahi defisit negara, pengembangan IKM juga dapat membantu Indonesia bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ir. Sasongko menyatakan bahwa dengan adanya MEA, perekonomian nasional akan langsung bersaing dengan para pelaku pasar di kawasan Asean. Produk dan jasa termasuk investasi negara-negara anggota telah bebas memasuki pasar di kawasan ASEAN.

“Dalam rangka menghadapi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis berupa peningkatan daya saing industri dan mendorong investasi di sektor industri, dimana peningkatan daya saing industri itu sendiri dilakukan melalui penguatan struktur industri dengan melengkapi struktur industri yang masih kosong serta menyiapkan strategi ofensif dan defisit dalam akses pasar,” jelas Ir. Sasongko.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan penguatan sektor IKM dengan strategi ofensif dan defensifnya melalui beberapa program pelaksanaan, diantaranya antara lain: penumbuhan wirausaha baru; pengembangan IKM melalui pengembangan produk IKM serta peningkatan kemampuan sentra dan UPT; pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi; perluasan akses pasar melalui promosi dan pameran; fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual; Fasilitasi sertifikasi mutu produk dan kemasan; serta fasilitasi pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).

“Saya berpesan kepada saudara2 sekalian agar semua program pemerintah dalam bidang industri, khususnya dalam program pemberdayaan industri kecil dan menengah, didukung dengan sepenuh hati, agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah,” tutup Ir. Sasongko. (Ds)