Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya untuk tidak hanya memperhatikan sekolah-sekolah negeri yang ada, namun juga perlu memberikan perhatiannya kepada sekolah-sekolah swasta. Hal tersebut dikarenakan 70 persen sekolah yang ada di Indonesia ini adalah sekolah-sekolah swasta. Jika pemerintah hanya memberikan perhatian dan memikirkan sekolah-sekolah negeri saja, maka negeri ini akan sulit untuk maju.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Siswandari, S.Stats selaku Kepala LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) Indonesia, saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan “Revitalisasi Peran Kepala Sekolah/Madrasah dalam Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah”, pada Rabu (11/5). Selain itu, hadir pula Prof. Dr. Baedhowi, M.Si., Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Kepala Dinas Dikpora DIY, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji. Seminar yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DI Yogyakarta ini bertempat di Ruang Sidang Ar. Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY.
Dalam pemaparannya, Prof. Siswandari mengatakan bahwa perhatian yang bisa diberikan oleh pemerintah tersebut bisa seperti peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) bagi kepala sekolah atau guru-guru di sekolah swasta. Peningkatan kualitas SDM tersebut penting untuk dilakukan, hal ini karena menurutnya, saat ini Indonesia masih kalah kreatif dengan negara lain dan masih kalah rajin dengan bangsa-bangsa yang maju. “Karena itu, SDM kita harus bagus, unggul dan kreatif. Jangan hanya gedung atau ruang kelas saja yang diperbaiki, tapi SDM-nya juga harus diperbaiki setiap waktu. Kalau kita hanya memperbaiki fisik luarnya saja, kita tidak akan menang bersaing dengan negara lain. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang tidak melihat akan pentingnya kualitas SDM ini. Karena mereka berpikir bahwa melakukan investasi terhadap SDM itu tidak kelihatan hasilnya. Padahal, hasilnya itu akan bisa terlihat dalam beberapa tahun yang akan datang untuk kemajuan bangsa,” paparnya.
Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) ini juga mengungkapkan bahwa sekolah itu merupakan satu-satunya pusat keunggulan, bukan salah satu. Karena itu, setiap sekolah swasta juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, terlebih lagi juga harus bisa menanamkan pendidikan karakter kepada siswa-siswanya. “70 persen sekolah di Indonesia itu adalah sekolah swasta, jadi kalau pemerintah hanya memikirkan sekolah negeri, Indonesia tidak akan maju. Padahal, sekolah itu adalah satu-satunya pusat keunggulan. Bukan salah satu. Keyakinan bahwa sekolah adalah satu-satunya pusat keunggulan inilah yang semestinya juga mulai dibangun oleh kepala sekolah dan guru di sekolah-sekolah, agar bisa memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut Prof. Baedhowi, sekolah swasta khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah harus menjadi sekolah yang berkualitas dan berkarakter, tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Apalagi menurutnya, sekolah-sekolah Muhammadiyah memiliki keunggulan dibandingkan sekolah lainnya, yakni dari segi kurikulum dan mata pelajarannya. “Salah satu keunggulan sekolah Muhammadiyah adalah dari segi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya. Jika pembelajaran dengan menggunakan kedua aspek tersebut bisa dilakukan secara terus menerus, maka kita akan bisa memenuhi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, menurut Prof. Baedhowi, pendidikan yang bermutu juga harus dimiliki oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah. “Pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang bisa menjawab tuntutan masyarakat. Lulusannya punya kepastian karir di masa yang akan datang, punya kompetensi agar bisa bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain, dan yang bisa mendidik siswanya menjadi anak-anak cerdas, terampil dan berkarakter baik yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Dan untuk mewujudkan pendidikan bermutu tersebut caranya adalah dengan menyiapkan calon kepala sekolah yang baik, punya jiwa kreatif, inovatif, dan entrepreneur, agar bisa memanajemen sekolahnya dengan baik dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolahnya,” imbuhnya.
Dalam acara seminar yang juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY, Dinas Pendidikan se-DIY, utusan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kepala SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Muhammadiyah DIY ini, juga diselenggarakan Launching Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (LPPPCKS/M). Dr. Arif Budiraharjo, M.Si., Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY saat diwawancarai di sela-sela acara mengatakan bahwa kelahiran LPPPCKS/M tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Muhammadiyah DIY dengan LPPKS Indonesia, yang ditandatangani pada 19 Desember 2014 yang lalu. “Setelah penandatangan tersebut kami kemudian menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Asesor dan Master Training (MT). LPPPCKS/M Muhammadiyah DIY saat ini sudah memiliki 32 Asesor yang berasal dari pengawas, akademisi dari UMY, UAD, UIN Sunan Kalijaga, dan UNY, serta pengawas yang bermitra dengan PWM DIY. Asesor tersebut yang bertugas melakukan seleksi Akademik bagi calon peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah, selain itu kami juga sudah memiliki 16 orang MT yang bertugas menyelenggarakan program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah,” jelasnya.
Arif juga mengutarakan, program tersebut dikhususkan bagi calon kepala sekolah dikarenakan kepala sekolah adalah nahkoda sekolah yang dipimpinnya. Ketika sekolah tersebut menghadapi persoalan atau hambatan, maka kepala sekolahlah yang bertugas untuk menahkodai atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dalam program diklat yang diselenggarakan oleh LPPPCKS/M tersebut, para calon kepala sekolah diberikan pelatihan bagaimana memanajemen sekolah dan persoalan yang dihadapi sekolah. “Saat ini sudah ada 146 orang peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang dinyatakan lulus dan akan mendapatkan Sertifikat serta Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). NUKS ini penting dimiliki oleh kepala sekolah, karena kedepannya pemerintah akan menilai kompeten tidaknya kepala sekolah itu dari NUKS tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Arif juga menambahkan bahwa kedepannya, Muhammadiyah masih akan terus mempersiapkan kepala sekolah bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di bawah Majelis Dikdasmen. Karena kebutuhan akan kepala sekolah tersebut masih akan terus bertambah, apalagi dengan adanya aturan dari Kementerian Agama yang akan menarik guru dan kepala sekolah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di sekolah-sekolah swasta. “Kami masih memiliki 10 persen kepala sekolah yang berstatus PNS. Jadi kedepannya, kami masih akan terus menyiapkan kepala sekolah untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah kami. Selain itu, kami juga akan terus meningkatkan kualitas pendidikan kepala sekolah tersebut dengan memberikan mereka beasiswa untuk melakukan studi lanjut, bagi yang belum menempuh pendidikan S2,” imbuhnya.
