Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Papua Agar Tak Lepas Dari NKRI

Mei 19, 2016 oleh : BHP UMY
IMG_6349

Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Daerah Papua hingga kini masih selalu dikait-kaitkan dengan berbagai masalah mulai dari pertikaian antar suku, hingga permasalahan separatisme. Posisi letak yang berada di ujung timur Indonesia dan jauh dari pusat pemerintahan negara kita, membuat permasalahan-permasalahan yang ada di Papua menjadi tidak terjamah. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan lagi situasi serius di sana, karena bila tidak, Papua bisa-bisa terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dalam Diskusi Publik Zona Damai : Membangun Harmoni di Tanah Papua, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UMY lantai 1, pada Kamis (19/05). Buya Syafii juga menyebutkan bahwa permasalahan rumit yang terjadi di Papua juga disebabkan faktor sejarah Papua yang masuk NKRI, berbeda dengan cara masuknya daerah-daerah lain ke wilayah NKRI.

Buya Syafii juga mengkritisi ketidakpahaman pemerintah terkait permasalahan yang ada di Papua. “Pendekatan yang harusnya dipakai oleh pemerintah untuk Papua adalah dari sisi Sosio-Antropologis. Pada kenyataannya, pemerintah masih menggunakan pendekatan militer, dan pendidikan di Papua juga masih terbelakang seperti orang-orang Papua tidak mengenal pahlawan-pahlawan nasional Indonesia,” jelas Buya Syafii.

Disamping itu, Pakar Ahli dari UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Munir Mulkhan melihat bahwa permasalahan di Papua hanya dapat diselesaikan dengan aksi kemanusiaan dan bukan Militer. “Di sini saya ingin mengambil contoh dari Suyoto, bupati Bojonegoro yang sudah dua kali memimpin Bojonegoro dan sukses. Semua orang yang memilihnya tidak ia janjikan jabatan di pemerintahan atau uang. Tapi ia melakukan gerakan nyata dengan membangun jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga ia dipercaya oleh masyarakat Bojonegoro hingga mempimpin dua kali,” terang Prof. Munir.

Prof. Munir juga memberikan contoh bahwa Muhammadiyah menolong kaum yatim piatu dan lain-lain bukan dengan harapan agar orang yang ditolong kemudian akan masuk Islam atau masuk Muhammadiyah. Melainkan murni untuk kemanusiaan. “Meski Muhammadiyah menolong orang sesuai dengan ajaran Islam, tapi tujuan utama menolong itu adalah untuk kemanusiaan. Sehingga kaitannya dengan Papua, yang dapat kita kedepankan adalah menolong masyarakat Papua dari sisi kemanusiaan, dan bukannya militer,” tegas Prof. Munir.

Di Papua sendiri, banyak kasus yang tidak diungkapkan ke publik dan hanya diketahui oleh masyarakat Papua. Beberapa kasus tersebut diungkapkan oleh Ade Yamin, M.A., dosen STAIN Al-Fatah di Papua dan merupakan mahasiswa program Doktor UMY. “Orang-orang Papua menganggap bahwa orang Papua asli adalah mereka yang berkulit hitam dan berambut keriting. Saya yang berkulit hitam namun berambut lurus pun bisa dikatakan sebagai kaum pendatang. Dan di Papua, hanya orang-orang asli Papua yang diperbolehkan memimpin suku, bahkan menjadi pejabat-pejabat daerah,” terang Yamin.

Ade Yamin juga mengungkap bahwa pemerintah masih menggunakan militer dalam pendekatan terhadap orang-orang Papua. “Banyak orang-orang Papua berkulit hitam berambut keriting yang sering ditembaki oleh tentara-tentara di Papua. Oleh karena itulah, masyarakat Papua menganggap masyarakat pendatang sebagai ancaman,” jelas Ade Yamin.

Dengan demikian, Zuly Qodir selaku moderator menyimpulkan bahwasanya Pemerintah harus lebih efektif mendekati masyarakat Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan bukannya Militer. Selain itu Zuly Qodir menerangkan bahwa Bilver Sigh, profesor dari National University of Singapore pernah mengatakan bahwa apabila Papua melakukan referendum lagi, bisa dipastikan mereka akan merdeka atau terlepas dari NKRI. (Deansa)