Papua Butuh Kesetaraan

September 7, 2019 oleh : BHP UMY

Beberapa waktu setelah perayaan kemerdekaan yang ke-74, gejolak politik di Tanah Air yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Semua ini bermula dari pelecehan bernada rasial terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus jeli dalam melihat permasalahan dan melakukan pendekatan yang tepat kepada masyarakat setempat. Karena permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendidikan bagi masyarakat Papua sangat kurang sampai sikap rasis warga Indonesia.

Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY) M.Si. Ali Muhammad, Ph.D menjelaskan bahwa permasalahan mengenai Papua tidak bisa lepas dari kesenjangan ekonomi, pendidikan dan identitas. Menurutnya sejak bergabungnya Papua ke Indonesia pada 2 Agustus 1969, masyarakat di sana masih kurang mendapat perhatian yang cukup dari berbagai pihak. Ditambah lagi Sumber Daya Alam (SDA) dikeruk habis.

“Aksi massa yang baru-baru terjadi bukan hanya terjadi dari tindakan tidak pantas dari oknum yang ada di Surabaya dan Malang. Tetapi ini merupakan buntut panjang dari permasalahan yang berlarut-larut dan tidak ditangani secara tepat,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Quo Vadis Papua dan Aceh dalam Struktur NKRI yang dilaksanakan oleh Megister Ilmu Hubungan Internasional UMY pada Rabu (4/9) di Gedung Pascasarjana Kampus Terpadu UMY.

Ali juga menyebutkan bahwa masyarakat Papua merasa memiliki identitas yang berbeda dengan sebagian penduduk Indonesia lainnya. Salah satunya ialah perbedaan fisik yang sangat mencolok. Hal ini semakin diperkeruh dengan tindakan diskriminasi, marginalisasi dan rasisme yang kerap terjadi.

“Seharusnya semua pihak yang ada di Indonesia sudah bisa membuka pikiran dengan perbedaan. Sungguh disayangkan apabila sikap tindakan rasisme masih terus berlanjut,” imbuhnya.

Kemudian Ali pun menuturkan bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi di Papua dinilai gagal. Eksploitasi hutan dan tambang emas terus berlanjut sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem alam setempat. Selain itu kebijakan ekonomi dinilai lebih menguntungkan para pendatang. Sehingga membuat penduduk asli Papua kurang mendapatkan dampak positif.

“Kebijakan yang diberlakukan pemerintah harus berdampak positif bagi orang Papua. Kemudian semua orang yang ada di Indonesia merangkul Papua. Hentikan diskriminasi dan tindakan yang berujung pada rasisme. Supaya orang Papua merasa nyaman menjadi bagian dari bendera yang sama, yaitu merah putih,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Dr. Takdir Ali Mukti menambahkan bahwa tindakan yang terjadi belakangan ini menimbulkan tindakan separatis semakin meningkat. Senada dengan yang diutarakan oleh Ali Muhammad, Takdir menyebutkan penting sekali pemerintah pusat untuk memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pebangunan negara harus terus berlangsung, tetapi perlu juga untuk membangun kualitas SDM yang ada di Papua. Jangan sampai alam sudah dieksploitasi tetapi tidak ada pembangunan yang terjadi,” tuturnya.

Pada akhri diskusi, Takdir menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, bukan sikap kedaerahan. Papua juga harus mendapatkan hak yang sama dengan daerah lainnya. (ak)