MTCC UMY Desak Pemda Sleman Larang Iklan dan Promosi Rokok Terselubung

November 10, 2019 oleh : BHP UMY

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan data perokok pemula usia 10–18 tahun mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 9,1% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada angka 5,4% pada tahun 2019. Peningkatan prevalensi perokok pemula ini berdasarkan banyak penelitian sejalan dengan upaya Industri rokok menjadikan generasi muda sebagai target utama. Berkaitan dengan hal tersebut, Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) menilai bahwa kegiatan Indonesian 76BMX 2019 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (10/11) bertempat di Youth Center Kabupaten Sleman DIY tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil analisis team MTCC UMY menemukan bahwa kegiatan 76BMX 2019 tersebut sangat erat kaitannya dengan promosi produk rokok djarum 76. Tidak hanya itu, tagline kegitan BMX 2019 “76 dan nyali aja gak cukup!!!” secara jelas merupakan brand image dari produk djarum. Tidak cukup hanya itu ternyata kegiatan tersebut juga di sponsori oleh Djarum Foundation, sebuah yayasan yang didirikan oleh pemilik perusahaan rokok tersebut. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut dinilai melakukan promosi merek dagang dengan menggunakan nama perusahaan yang dicantumkan dengan nama Yayasan.

Dihubungi oleh tim jurnalis Biro Humas dan Protokol UMY, Dianita Sugiyono, S.Kep., Ns., MHID mengatakan bahwa sebenarnya MTCC UMY tidak melarang jika ada industri atau pelaku usaha yang ingin membantu suatu kegiatan tertentu terkecuali industri rokok, namun untuk kegiatan tertentu yang dilakukan oleh industri rokok memiliki ketentuan tersendiri. “Industri rokok tidak diperkenankan memberikan bantuan atau sponsor suatu kegaiatan dengan menjanjikan kontra prestasi untuk melakukan promosi produknya atau dengan memberikan sampel gratis. Tidak hanya itu terkait dengan bantuan terhadap kegiatan yang melibatkan anak usia dibawah umur juga tidak diperkenankan untuk mencantumkan nama merek dagang, brand image, dan logo produk karena konsumsinya perlu dikendalikan. Hal ini yang sebenarnya yang sedang kami suarakan agar masyarakat dan pemerintah dapat lebih teliti untuk mengawasi berbagai kegiatan indutri rokok yang menyalurkan bantuannya,” ungkapnya selaku Direktur MTCC UMY.

“Kami sangat mengharapkan jangan sampai ada kesesatan informasi, bahwa dengan melakukan pengawasan kegiatan Indonesian 67BMX 2019 yang diselipkan tujuan promosi rokok tersebut, dinilai bahwa kami tidak mendukung generasi melenial dalam melakukan pengembangan kreatifitas dan kegiatan olahraga. Justru kami secara nyata sedang melakukan upaya perlindungan generasi penerus bangsa yang unggul dengan menyelamatkan agar tidak merokok dan menekan angka rokok pemula di Indonesia,” tambahnya lagi.

“Kami telah mengirimkan surat secara resmi kepada Bupati Kabupaten Sleman serta tembusan kepada OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perizinan. Tidak luput pula kepada pihak yang memberikan izin penyelenggaraan tempat kegiatan, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami, Bapak Bupati Kab Sleman dapat menghentikan kegiatan tersebut atau paling tidak melakukan audiensi dengan pihak penyelenggara agar tidak menampilkan nama merek dagang, logo brand industri atau hal lain yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok dan produk rokok pada kegiatan Indonesian 76BMX 2019,” ujar Dianita.

Merespon hal itu MTCC UMY bersama jaringan pengendalian tembakau lainnya seperti JSTT, Komnas PT, NoTC Bogor, MTCC UM Magelang, TCSC IAKMI Jakarta, TCSC IAKMI Jawa Timur, ITB AD Jakarta dan PP IPM bersama-sama merespon dan menolak kegiatan Indonesian 67BMX 2019 tersebut diselenggarakan. “Kami bersama-sama sepakat dan menyatakan bahwa pihak penyelenggara kegiatan Indonesian 76BMX 2019 dan pihak yang memberikan izin dan pengelola tempat kegiatan telah melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka pemerintah sebagai wakil seluruh lapisan masyarakat wajib seharusnya menyelesaiakn masalah ini.” Tutupnya (CDL)