Indonesia negara agraris dengan tanah yang sangat subur dan mempunyai wilayah cukup luas, ternyata belum mampu berdaulat dalam bidang pangan. Di sisi lain, pemerintah masih terus mengandalkan ketersediaan pangan melalui impor beras, kedelai, daging, susu, garam dan lain sebagainya.
Sementara itu, para petani juga dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang melingkar dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekadar persoalan bagaimana mereka mengembangkan usaha taninya, tapi juga persaingan mereka dengan para pemilik modal dan lahan pertanian yang semakin lama semakin habis.
Berdasar pada permasalahan-permasalahan itulah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berikhtiar untuk memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan negara, dengan mencanangkan jihad kedaulatan pangan. Dan untuk memasifkan gerakan jihad menegakkan kedualatan pangan ini, MPM Muhammadiyah juga akan menyelenggarakan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Masyarakat bersama para perwakilan MPM se-Indonesia, Kelompok Dampingan MPM PP Muhammadiyah, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada Jum’at hingga Ahad (13-15/12).
Bachtiar DK, selaku panitia pelaksana mengatakan bahwa, jihad kedaulatan pangan itu bukan hanya dilakukan oleh Muhammadiyah atau organisasi masyarakat lainnya, tapi juga butuh peran pemerintah. Negara juga harus tetap menaruh perhatian besar terhadap sektor pangan tersebut, dan menjamin ketercukupan pangan pada seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa. “Karena itu jangan hanya bergantung pada produk impor. Negara harus menjamin ketercukupan pangan bisa disediakan dari dalam negeri, dari sawah-sawah petani dan keringat petani dalam negeri,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Bachtiar, dalam acara Rakornas tersebut nantinya juga akan disampaikan mengenai rekomendasi-rekomendasi yang telah mereka sepakati. Rekomendasi yang menjadi aspirasi dan keinginan Muhammadiyah kepada pemerintah. “Yaitu, mendesak pemerintah untuk memajukan sektor pangan dan mendesak pemerintah untuk mengalokasikan 10 persen dana APBN untuk negara. Kemudian mendesak pemerintah untuk mengurangi ketergantungan sektor pangan dengan memajukan produk pangan dalam negeri serta mengurangi impor. Dan, mendorong pemerintah untuk melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian dan inovasi teknologi di bidang pangan, demi kedaulatan pangan di Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, menurut Dr. Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, Rakornas yang akan diselenggarakan besok itu juga merupakan wadah untuk menampung penagalaman dari anggota-anggota Muhammadiyah di Cabang. Karena mereka lah yang berada di tingkat bawah dan mengetahui permasalahan serta pemecahan masalah masyarakat desa. “Diantara peserta yang hadir itu ada juga dari daerah-daerah yang cabangnya maju, usaha dan pertaniannya juga bagus. Jadi nanti di sana kita bisa belajar dan saling berbagi dari mereka yang sudah maju, dan mencoba mencari formula baru untuk memecahkan masalah masyarakat dalam sektor pertanian, peternakan, atau pun nelayan,” paparnya.
Karena menurut Haedar, negera ini masih memiliki kesenjangan sosial dan pangan. Jadi Muhammadiyah masuk dan ingin mencoba mengangkat mengangkat sesuatu yang nyata dalam pergumulan kehidupan masyarakat. “Dan hal itu kita kategorisasikan dalam kaum Dhu’afa dan Mustad’afin, seperti petani, nelayan, kaum marginal yang tentunya mereka tidak tercover oleh regulasi negara secara konkret. Jadi kita mencoba membantu dan mencari langkah-langkah terobosan baru dalam menghadapi persoalan ini,” imbuhnya.(sakinah)
