Manajemen Bencana di Indonesia Belum Digalakkan

Desember 19, 2016 oleh : BHP UMY

Indonesia memiliki potensi munculnya kegawatdaruratan bencana. Namun hingga kini manajemen kebencanaan dan upaya untuk mengurangi frekuensi serta besarnya bencana masih sangat sulit dilakukan. Di samping itu, minimnya pengadaan pendidikan bencana di berbagai universitas, juga menjadi faktor keterlambatan sistem manajemen bencana di Indonesia. Di sisi lain, hal yang paling mungkin dilakukan untuk menurunkan risiko bencana hingga saat ini juga masih berkaitan dengan sistem penanganan cepat, tersistem dan terpadu, yang ditujukan agar jumlah korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda yang ditimbulkan bisa dikurangi.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Dr. Achmad Sujudi, Sp.B., MHA selaku salah satu penulis “Kegawatdaruratan dan Bencana : Solusi dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Medik dan Kesehatan”, dengan seorang penulis lainnya Prof. DR. Dr. Aryono D. Puponegoro, Sp. B,-KBD/ Trauma. Pada acara bedah buku yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Rumah Sakit (MMR) Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Achmad mengatakan bahwa Indonesia belum memiliki sistem penanggulangan bencana secara nasional. “Setiap orang yang tertimpa bencana tentu membutuhkan sistem yang baik dalam penanggulangan bencana. Seharusnya Indonesia mempunyai public healthy center. Ini karena kita masih fanatik dengan pelayanan primer,” ungkap mantan menteri kesehatan Indonesia tersebut, Sabtu (17/12) di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 UMY.

Dr. Achmad melanjutkan, Indonesia perlu memiliki Public Security Center yang mencakup tiga unsur dalam penanggulangan bencana. Ketiga unsur tersebut seperti yang disebutkan yaitu kesehatan, keamanan, dan kepolisian yang juga diwakili oleh pemadam kebakaran dalam satu komando. “Tiga unsur pada Public Security Center meskipun telah dideklarasikan di Makassar belum terbentuk, karena masing-masing memiliki unsur sendiri. Harapannya di berbagai rumah sakit di Indonesia memiliki sistem manajemen bencana. Karena setiap pasien yang datang pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda, karena itu dibutuhkan tim yang tepat untuk menangani masalah pasien korban bencana,”ujarnya.

Keprihatinan sistem manajemen bencana di Indonesia juga dirasakan oleh dr. Ahmad Muttaqim Alim, Sp.An, selaku pembedah buku yang mengungkapkan bahwa Pendidikan bencana di Indonesia masih dalam bentuk pelatihan. Terlebih pendidikan bencana tingkat universitas masih terlambat masuk, serta pemerintah belum memberikan beasiswa bagi pelajar yang concern di bidang kebencanaan. “Setelah tahun 2000, di UGM, UNAIR, Universitas Pertahanan baru membuka. Namun baru satu di Universitas Sumatera Utara yang meluluskan mahasiswa Pendidikan Magister Bencana. Ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terkait pendidikan formal manajemen bencana,” papar lulusan Universitas di Italia tersebut.

Kesan yang disampaikan dalam sebuah buku karya dua tokoh yang ahli di bidang Kegawatdaruratan dan bencana tersebut, dr. Ahmad mengatakan buku tersebut sangat penting untuk persiapan bagi pemahaman kedokteran bencana yang kaya akan sejarah. “Medis di Indonesia belum sampai pada pengurangan risiko bencana. Banyak yang hanya memaparkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Sehingga sangat dianjurkan bagi ilmu kedokteran maupun mahasiswa yang ingin belajar kebencanaan untuk membaca buku ini (kegawatdaruratan dan bencana, red) yang dihadirkan untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia,” pesannya. (hv)

Sharing is caring!