Magister Ilmu Pemerintahan UMY Raih Akreditasi B

Februari 10, 2014 oleh : BHP UMY

Dengan kurikulum yang dinamis dan modern, Prodi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akhirnya meraih akreditasi B yang berlaku hingga Januari 2019 mendatang. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2014 MIP UMY meraih akreditasi B.

Dyah Mutiarin, Sekertaris MIP UMY menyatakan bahwa kurikulum MIP selalu mengikuti perkembangan sistem pemerintahan terkini. Kurikulum yang mengikuti perkembangan sistem pemerintahan ini diharapkan dapat meningkatkan daya analisis dan perencanaan mahasiswanya saat lulus nanti sehingga memiliki daya saing di dunia kerja. “Karena sekarang yang dibutuhkan dunia nasional bahkan internasional adalah lulusan ilmu pemerintahan yang memiliki kapasitas untuk menganalisa dan merencanakan kebijakan,” jelas Arin saat ditemui di Gedung Ar. Fachruddin A lantai 4, Jum’at, (7/2).

Untuk meningkatkan daya saing mahasiswanya, MIP giat mengadakan berbagai diskusi, seminar maupun pelatihan. Misalnya, MIP setiap bulannya rutin mengadakan Governance Session (GS) untuk mahasiswanya. GS merupakan diskusi bulanan yang membahas mengenai isu-isu pemerintahan yang sedang berkembang. Dalam kegiatan GS, MIP mengundang ahli-ahli ilmu pemerintahan baik pakar, politisi, birokrat maupun akademisi. Dalam kegiatan diskusi tersebut, mahasiswa akan dihadirkan langsung pembuat kebijakan pemerintahan, sehingga mahasiswa bisa mendapat ilmu bagaimana menganalisa dan merancang suatu kebijakan pemerintahan. “Kapasitas analisa dan merancang kebijakan adalah yang dibutuhkan oleh lulusan ilmu pemerintahan apabila ingin go international,” katanya.

Menurut Arin, banyak dari pembuat kebijakan sekarang yang membuat kebijakan tidak berdasarkan analisis yang matang sehingga kebijakan tidak efektif. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya kapasitas dan integritas pelaksana kebijakan. Banyak kebijakan publik yang dibuat karena dorongan elit-elit tertentu sehingga berujung pada tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat. Arin juga menambahkan bahwa saat ini banyak kebijakan yang dibuat tidaak berdasarkan dua aspek yaitu policy relevance dan governance relevance. Policy relevance berarti suatu kebijakan harus relevans dan seimbang antara perancangan dan implementasinya. Sedangkan governance relevance adalah setiap kebijakan yang telah dibuat harus dikelola dengan baik sehingga bisa efektif. “Apabila dua aspek tersebut dibawa dalam setiap proses pembuatan kebijakan di Indonesia, maka akan tercipta good governance di negeri ini,” tegasnya.

Hal lain yang perlu disiapkan untuk meningkatkan daya saing mahasiswanya, MIP membekali mahasiswanya dengan kemampuan bahasa Inggris karena sudah menjadi syarat mutlak untuk bersaing di dunia internasional. Perluasan networking juga dinilai penting, maka MIP setiap tahunnya rutin mengadakan student exchange dengan universitas-universitas di Asia-Pasifik. “Setelah akreditasi ini, kami berencana untuk mengadakan student exchange maupun kerja sama dengan universitas di Eropa,” jelasnya.

Arin menambahkan, dalam rangka menyambut Asean Community 2015, MIP akan terus meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional baik untuk meningkatkan daya saing mahasiswa maupun kualitas staff dan dosen. Prodi yang baru berdiri sejak 2 tahun yang lalu ini juga menargetkan tahun depan bisa mendapat izin untuk menggunakan gelar Master of Art bagi lulusannya. “Sekarang kami baru memberi gelar MIP pada lulusan kami, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ngasih gelar MA,” pungkasnya.