Kritisi Demokrasi, Busyro Muqqodas Pertanyakan Fungsi DPR

Mei 24, 2016 oleh : BHP UMY

Busyro

Mantan ketua umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010, M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. memberikan kritik terhadap demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia dalam sesi panel Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang berlagsung di Ruang sidang AR. Fachrudin B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (24/5). Dalam sesi panel yang bertajuk ‘Demokrasi, Politik Pemerintahan dan Penegakan Hukum’ ini, Busryo menyampaikan bahwa tingkat demokrasi yang tinggi akan diiringi dengan tingkat korupsi yang tinggi pula. Menurut Busyro hal itu diakibatkan oleh terdistorsinya nilai-nilai kebangsaan dalam praktik demokrasi pada politik negara.

“Terdapat ketimpangan dalam hubungan state, private sector, dan civil society organizations. Saat ini yang terjadi adalah dominasi peran antara negara dan private sector, hal inilah yang mereduksi nilai-nilai demokrasi pada tataran negara”, jelas Busyro. Busryo menambahkan bahwa peran masyarakat madani diabaikan oleh negara, padahal peran masyarakat madani justru mampu menguatkan kedaulatan bangsa dengan mempengaruhi kebijakan negara.

Fungsi legislatif sebagai hasil dari proses demokrasi juga turut menjadi kritik Busyro. Ia memandang saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami pergeseran fungsi yang lebih condong berperan sebagai alat politik partai politik dibanding sebagai dewan perwakilan yang mewakili rakyat.

“Sejak rezim orde baru hingga sekarang terjadi intervensi penguasa terhadap DPR dan partai politik, sehingga kontribusi DPR secara riil belum bisa dirasakan dibanding dengan kontribusi partai politik yang sarat dengan kepentingan,” ungkapnya.

Diakhir panel, Busyro menyampaikan rekomendasi penting untuk demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya kembali pada sumber moralitas bangsa yakni Pancasila dan preambule UUD 1945.

“Perumusan tafsir Preambule UU 1945 dan perumusan paradigma kehidupan berbangsa perlu dilakukan. Penyusunan strategi yang mensirnegikan pemerintah, DPR dan juga civil society juga wajib dilakukan demi Indonesia yang berdaulat”, jelas Busyro.

Busyro menekankan pentingnya kaderisasi pemimpin bangsa yang bermartabat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang ideal dan kedaulatan bangsa Indonesia. (nanda)