Korupsi Menjadi Faktor Utama Ketimpangan Pemerataan Kesejahteraan

Desember 16, 2017 oleh : BHP UMY

Korupsi masih menjadi sebuah momok bagi sebuah negara. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Dengan adanya korupsi, banyak ketimpangan sosial dan kesejahteraan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak hak-hak masyarakat yang direnggut tanpa tanggung jawab. Untuk itu, peran masyarakat dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk ikut andil membantu lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan korupsi ini.

Hal inilah yang menjadi benang merah dalam Seminar Nasional “Partisipasi, Anti Korupsi, Pemerataan Sumber Daya Manusia dan Aset” yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Acara yang digelar pada Jum’at sore (15/12) di Ruang Sidang Gedung Ar. Fachruddin B, Kampus Terpadu UMY ini turut mengundang Dimas Oky Nugroho, Ph.D., staf khusus Kepala Staf Kepresidenan RI selaku narasumber utama.

Dimas Oky Nugroho, Ph.D dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa fokus utama Presiden saat ini adalah memperkuat pondasi bangsa pada bidang sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Dari segi sosial politik bicara tentang politik yang berkemajuan, bila berbicara sosial ekonomi yakni mandiri secara ekonomi, dan bila berbicara mengenai sosial budaya maka berbicara mengenai berkarakter dalam budaya.

“Menjadi fokus utama presiden yakni pertama memperkuat pondasi kita pada tahun pertama, kemudian pada tahun 2015-2016 beliau mempercepat bagaimana pembangunan ekonomi, sosial ekonomi dilakukan. Karena menurut Pak Jokowi, kita tidak bisa tinggal diam, jangan sampai tertinggal dengan negara lainnya,” jelas Dimas.

Selain itu, menurut Dimas, ketiga pondasi bangsa tersebut di sisi lainnya juga dihadapkan pada permasalahan korupsi yang masih menjadi momok bagi kemajuan negara. “Karena itu, jika berbicara mengenai partisipasi hari ini, era dimana anak muda bisa berperan dengan ekspresi yang lebih bebas. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak muda, dari hanya menuliskan status di media sosial mengenai anti korupsi itu pun sudah termasuk dalam partisipasi. Hingga bisa melalui gerakan-gerakan yang lebih akademis. Sekarang bukan lagi eranya bakar-bakar ban di jalanan,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Program Studi MIP UMY, Erni Zuhriyati, S,IP., M.Si. Menurutnya, dengan diangkatnya tema “Partisipasi, Anti Korupsi, Pemerataan Sumber Daya Manusia dan Aset” tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki peran aktif dalam memberantas korupsi mulai dari hal yang kecil. Sekalipun menurutnya sudah banyak lembaga yang turut andil dalam penanganan korupsi, namun peran serta masyarakat dan mahasiswa tetap sangat diperlukan.

“Memang banyak lembaga yang berperan aktif seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, dan yang lainnya. Namun peran aktif masyarakat belum begitu maksimal. Untuk mengontrol anti korupsi, tidak hanya lembaga tapi masyarakat juga harus berperan aktif,” ungkap Erni.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK UMY Hilman Latief, Ph.D juga menyampaikan bahwa memang saat ini, banyak berita mengenai kasus korupsi yang masih berlalu lalang di mana-mana. Baik di media sosial, televisi hingga media cetak.

“Hari ini, Indonesia masih memiliki masalah kesejahteraan sosial. Mengutip dari perkataan Buya Syafi’i bahwa sila yang paling sial adalah sila yang ke lima, jauh panggang dari api. Karena kenyataan sosial yang ada, belum sepenuhnya pemerataan keadilan itu menyentuh masyarakat. Diharapkan nantinya, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak anti korupsi, demia keberlangsungan kebaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Hilman. (darel)