Karya Kine UMY Sukses Diputar ke 11 Kota di 4 Pulau

Juli 5, 2018 oleh : BHP UMY

Pencapaian yang luar biasa kembali ditorehkan oleh mahasiswa UMY lewat karya film “Toedjoeh Kata” dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kine UMY. Dari rilis yang diterima BHP pada hari Rabu (4/7), pemutaran film independen yang telah dilakukan sejak bulan Mei 2017 ini, berhasil meraih 5000 lebih penonton dari 22 kali penayangan ke 11 kota di Jawa, Sulawesi, Sumatera serta Kalimantan. Kota-kota tersebut diantaranya seperti Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, dan Pontianak. Selain itu, film ini juga diputar di Solo dalam memperingati hari proklamasi RI atas undangan dari Dewan Syariah Kota Surakarta.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari berbagai kota melalui jalinan lintas komunitas, seperti Go Hijrah di Surabaya, Jejak Islam untuk Bangsa di Jakarta, Teras Dakwah di Jogja, dan sebagainya,” ungkap RM Dimas Widiarto SW, SH selaku Pengarah Film. Selain itu, pemutaran di berbagai kota ini didukung pula oleh banyaknya permintaan dari lembaga-lembaga pendidikan setingkat SMP, SMA, madrasah, dan pesantren yang meyakini bahwa pemutaran film ‘Toedjoeh Kata’ bisa membantu para pengajar untuk memberikan pemahaman sejarah yang benar kepada peserta didik.

Pencapaian jumlah ribuan penonton bagi sebuah film industri yang tayang melalui jaringan bioskop nasional memang tidak terbilang luar biasa. Sebab, akses masyarakat untuk bisa melihat film itu sangat terbuka dengan tersedianya banyak lokasi pemutaran, dan didukung oleh publisitas luas sebagai penarik minat masyarakat. Berbeda halnya dengan film independen yang bergerak di luar jalur industri. Karena terbatasnya jangkauan publikasi dan lokasi maka layak tercatat sebagai prestasi tersendiri saat 5.000 penonton diraih film seperti ini secara berkala. Dengan perbandingan minat masyarakat ke film terbaik FFI 2017 yang mencapai 20.000 penonton di bioskop.

Kembali Dimas menceritakan bahwa film Karya sineas dari Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengisahkan Ki Bagus Hadikusumo dalam tragedi pencoretan 7 kata tentang syariat Islam menjelang sidang PPKI, 18 Agustus 1945. ‘Toedjoeh Kata’ adalah film dokumenter pertama sejak proklamasi Republik Indonesia yang mengulas fakta sejarah di balik pengubahan Piagam Jakarta yang sesungguhnya telah disepakati sidang BPUPKI, 22 Juni 1945. “Dengan mengungkapkan peristiwa yang selama 70 tahun tersembunyi dari narasi historiografi negeri ini, dapat dipahami ketika film ini ternyata disambut antusias oleh masyarakat dan peminat sejarah khususnya. Sehingga dalam beberapa pemutarannya pun dihadiri ratusan penonton yang bahkan sebagian datang dari luar kota,” imbuh Dimas lagi.

Menariknya, film ini mempersatukan segmentasi penonton yang terdiri dari remaja belasan tahun sampai veteran pejuang kemerdekaan. Pada diskusi pemutaran, ada kesaksian yang mengesankan dari penonton berusia lanjut yang dulu pernah berinteraksi langsung dengan tokoh Kasman Singodimejo di dalam film ini. “Kasman merupakan sosok terlupakan dalam sejarah Indonesia yang sejatinya ikut berperan besar bagi negeri ini, terutama ketika Ki Bagus menghadapi dilema penghapusan sementara 7 kata dari Piagam Jakarta. Setelah Ki Bagus wafat, sosok inilah yang kemudian menagih janji pengembalian hak umat Islam itu dalam konstitusi,” ulas Dimas lagi.

Dimas juga menyampaikan bahwa ada harapan cukup besar diantara para penonton yang menginginkan ‘Toedjoeh Kata’ bisa dilanjutkan dalam film sequel, prequel, atau tambahan durasi. Sehingga tersaji gambaran utuh dalam pemahaman sejarah yang dapat merangkai trilogi perjuangan konstitusional umat Islam sejak BPUPKI, PPKI sampai Konstituante era 1950-an. “Film ini menjadi media edukasi yang menjembatani aspirasi antar generasi dari terputusnya rangkaian sejarah. Setelah menjangkau berbagai kota di dalam negeri dan sempat pula menjadi semi-finalis dalam festival film di Afrika, harapan ke depan untuk ‘Toedjoeh Kata’ di pemutaran keliling tahun ke 2 adalah jangkauan pemutaran yang lebih luas di luar negeri, sehingga bisa mewakili pemaparan sejarah Indonesia bagi publik internasional,” tutupnya.