Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia beberapa bulan lalu, terutama di pulau Sumatera dinilai kalangan akademisi bukan hanya menjadi masalah Indonesia. Namun sudah menjadi permasalahan dunia sebagai masyarakat global, mengingat terjadinya kebakaran hutan tersebut juga disebabkan meningkatnya industri kelapa sawit dan semakin mengurangi area hutan sebagai pemasok utama udara segar. Seperti halnya kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan mengakibatkan jatuhnya korban akibat infeksi saluran pernapasan.
Kondisi itulah yang kemudian menjadikan Eko Priyono Purnomo, Ph.D selaku direktur Program International Governmental Studies (IGOV) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dengan dibantu oleh tiga asistennya yaitu Mega Hidayati, Rijal Ramdani, serta Agustiyara melakukan penelitian terkait kasus kebakaran hutan di Indonesia, khususnya yang terjadi di Riau. Hasil riset tersebut ia paparkan dalam acara Seminar Series And Public Lectures “The Contemporary Issues On Social and Politics”, yang diselenggarakan oleh Jusuf Kalla School of Goverment (JKSG) UMY, IGOV UMY, dan Ahmad Syafii Maarif School of Political Thought and Humanity, bekerjasama dengan Wake Forest University, Amerika Serikat dan Khon Kaen University, Thailand.
Dalam pemaparannya, Eko mengatakan bahwa permasalahan kebakaran hutan harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dunia. “Kita harus melihat Kebakaran Hutan di Riau ini sebagai masalah bersama. Pemerintah Indonesia tidak berhasil mengatasinya karena mereka berdiri sendiri. Orang-orang masih beranggapan kalau itu problem Indonesia, dan bukan problem dunia. Orang Eropa memprotes menipisnya udara segar di dunia karena berkurangnya hutan Indonesia dan Brazil. Padahal itu hanya berlangsung 3 bulan. 9 bulan sisanya Indonesia tidak dapat ucapan terima kasih dari eropa karena menghasilkan udara segar. Itulah mengapa kasus ini menjadi persoalan dunia dan harus diselesaikan bersama sebagai masyarakat global,” jelas Eko saat menjelaskan hasil risetnya di gedung Pasca Sarjana UMY lantai 1 pada Kamis, (2/6).
Dalam penelitiannya yang berjudul “Forest fire and Palm Oil Plantation in Riau”, Eko memaparkan bahwa kebakaran hutan di Riau merupakan tanggung jawab bersama, serta dibutuhkan berbagai aktor untuk mengatasinya. Kondisi kebakaran hutan di Riau yang menyebabkan meningkatnya gas karbondioksida yang dihasilkan akibat dari pembakaran hutan tersebut, menjadikan Eko beserta timnya memilih Riau sebagai tempat risetnya. “Riau dalam hal pembakaran hutan meningkat setiap harinya. Terdapat 16 juta metric per ton gas karbondioksida dihasilkan per hari akibat dari pembakaran hutan tersebut. Di satu sisi, terdapat peningkatan yang signifikan dari industri minyak kelapa sawit di Riau dari tahun 1995 hingga 2015,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut Eko kembali memaparkan, hasil riset tersebut masih dalam tahap awal. Sehingga masih perlu mengidentifikasi dan berupaya mengetahui siapa aktor sebenarnya yang menyebabkan Kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah di Riau tersebut. “Kami sudah melakukan interview dengan beberapa pihak, antara lain masyarakat asli sana, NGO , dan komunitas lokal. Hasilnya belum bisa kami sebutkan karena ini masih penelitian tahap awal,” tandasnya.
Salah satu tim peneliti, Rijal Ramdani menambahkan bahwa area kelapa sawit melebihi yang ditentukan oleh pemerintah dan berbanding terbalik dengan jumlah hutan dilihat dari tahun 1982 hingga tahun 2015. Sedangkan kondisi titik api yang terparah terletak di provinsi Bengkalis, sebagai tempat tujuan riset. “Titik api di Riau terus tumbuh dalam lima tahun tanpa adanya penurunan. Hingga saat ini setiap provinsi di Riau mempunyai titik api. Riset yang telah kami lakukan terletak di Bengkalis merupakan titik api paling banyak. Bahkan di sini titik api lebih luas daripada luas lahannya (di Bengkalis, red),” papar Rijal. (hv/bagas)
