Indonesia Alami Social Syndrom

Oktober 9, 2013 oleh : BHP UMY

seminar filsafat intelijenKondisi negara Indonesia saat ini memang tengah memprihatinkan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Tapi bukan berarti negara ini dalam kondisi yang lebih buruk, hanya saja kondisi masa depannya yang masih belum jelas. Itulah social syndrom yang mungkin saat ini diderita oleh bangsa ini, oleh kita, terutama oleh elit pimpinan di segala lapisan.

Demikian pemaparan Jenderal TNI (Purn) Dr. AM Hendropriyono, ST, SH, MH sebagai narasumber dalam acara seminar “Kedaulatan Negara, Keamanan Bangsa, dan Kepemimpinan Nasional di Tengah Negeri yang Tungganglanggang; Elaborasi Buku Filsafat Intelijen karya Jendral (Purn) Dr. AM. Hendropriyono”. Acara ini diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), di ruang sidang utama gedung AR. Fakhruddin A lantai 5 Kampus Terpadu UMY, Rabu (9/10).

Menurut Hendro pula, hal terpenting bagi bangsa ini adalah keadilan sosial. Namun pada kenyataanya, keadilan yang semestinya dijalankan itu tidak dihayati dengan benar. Karena tidak tahu filsafatnya dan tidak mengerti hakikatnya. “Keadilan itu tidak memihak. Tapi dia juga punya tempat berdiri, yaitu di tempat yang menguntungkan bagi orang-orang yang tidak beruntung. Itulah keadilan. Jadi kalau ada perbuatan yang masuk kategori pidana, tapi diputuskan dengan jalan damai tanpa ada kejelasan siapa yang bersalah, karena yang bersangkutan merupakan kerabat dekat penegak hukum, maka itu bukan jalan keadilan,” tuturnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga menjelaskan faktor lain yang menjadikan Indonesia mengalami social syndrom, yaitu individulitas dan liberalisasi. Indonesia menurut Hendro harus segera mencari solusi dalam kondisinya yang terjepit. “Ideologi kita Pancasila, tapi semakin ke sini kita malah semakin individual dan liberal. Padahal itu tidak sesuai dengan ideologi kita. Jadi kita harus secepatnya keluar dari kondisi ini, dan senjatanya adalah intelijensi,” jelasnya.

Intelijen itu, lanjut Hendro, hakikatnya adalah cepat dan tepat, dan fungsinya adalah mencegah bahaya. Selain itu, sasaran intelijen sendiri adalah keamanan bangsa dan masyarakat. Namun, intelijen ini juga sebenarnya bukan untuk militer saja, tapi setiap individu harus memiliki dan menjadi intelijen. Karena intelijen itu adalah intelijensia yang berarti kecerdasan. “Intelijensi itu sama dengan otak yang ada dalam otak manusia, dan dia adalah otak yang paling esensial. Karena itulah masing-masing dari kita harus memiliki intelijensia, dan mempertajamnya melalui seni, budaya, dan peradaban. Intelijensi inilah yang harus kita bangun demi mengamankan diri sendiri, kemudian berkumpul untuk mengamankan negara. Dengan begitu, kita bisa keluar dari kondisi yang terjepit ini. Dan hal terpenting pula, intelijen ini harus diwadahi atau dipayungi dengan undang-undang intelijen, agar bisa membangun dan mengamankan negara,” ungkapnya.

Prof. Dr. Abdul Munir Mulkan, selaku pembicara kedua pada seminar ini juga menyatakan bahwa Indonesia juga tengah dilanda badai korupsi berbasis teologi (keagamaan). Pelaku tindak korupsi di negeri ini mulai merambah pada segala bidang dan kalangan elite negara, bahkan juga ada yang berlatar belakang gerakan keagamaan. Sementara itu, menurutnya, gerakan atau komunitas keagamaan itu melihat Indonesia melalui dua sudut pandang berbeda. “Kelompok pertama memandang negeri ini sebagai rahmat dan berkah Tuhan, sehingga harus disyukuri dengan memakmurkan rakyat dengan mengelola alamnya secara profesional. Sementara kelompok lain menempatkan negeri ini sebagai jembatan untuk melintas memasuki kawasan dan era yang dicitakan. Akibatnya, demokrasi dan pemilu atau pilkada menjadi media dan sarana mencapai tujuan ideal kekuasaan berbasis syariah yang mereka pahami secara harfiah,” paparnya.

Namun, lanjut Guru Besar dan Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga ini lagi, dalam perkembangannya kedua kelompok tersebut mulai bersinergi dengan jalan yang berbeda. “Inilah yang kemudian memunculkan gejala keberagamaan baru, yang pada akhirnya bisa menggerogoti keberadaan bangsa. Ketika mereka menempatkan harta negara bukan barang haram untuk dikorup, hanya semata-mata beralasan bahwa negeri ini tidak disusun berdasar syariat,” ungkapnya. 


Karena itu, menurut Abdul Munir, Indonesia sebagai bangsa dan Republik memang berada dalam kondisi “gawat-darurat”, bahkan bisa mengantarkannya pada tabir jurang kehancuran. “Dalam situasi korupsi yang semakin hari semakin melibatkan elite negeri yang berlatar belakang gerakan keagamaan, negeri ini bisa berada pada tebing jurang kehancuran. Namun saya termasuk orang yang kurang yakin tindak korupsi di negeri ini bisa diberantas dengan tuntas tanpa revolusi teologis. Akan tetapi, sikap teologi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri inilah yang akan menentukan ke arah mana bangsa ini akan menuju,” pungkasnya. (adhdhuhry)