ICOMFIN 2017 Bahas Pengembangan Keuangan Mikro Untuk Masa Depan Berkelanjutan

Juli 20, 2017 oleh : BHP UMY

Prodi Ekonomi Islam dan Perbankan Islam bekerja sama dengan Institute of Technology Management and Entrepreneurship, Universiti Teknikal Melaka Malaysia menyelenggarakan ICOMFIN (International Conference on Religion, Micro finance and Community Empowerment) 2017.Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi sarana dalam berbagi pengalaman dan pandangan juga menambah pemahaman bersama dalam agama dan perkembangan berkelanjutan, khususnya di Asia Tenggara.

Mengangkat tema ‘Religion, Development and Micro-finance for Sustainable Future’ para peserta diajak untuk menyampaikan dan membagikan penemuan dalam penelitian pada bidang agama, sosial ekonomi dan kemajuan. Peserta juga berpatisipasi dalam mendiskusikan isu-isu terkait dan juga pengusulan ide kontemporer untuk model sosial ekonomi dan keuangan mikro. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai 19 Juni hingga 21 Juni di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Ahmad Husein, MM selaku Deputi bagian Pembiayaan dalam sambutannya mewakili Kementerian Koperasi dan UKM menyapaikan dalam sambutannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata konsisten pada angka 3-4 persen pertahun menjadi sebuah nilai positif tersendiri bagi Indonesia. Bahkan pada akhir tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5.02 persen, dan terdapat pula pendapat dari berbagai ahli dan lembaga yang menyatakan bahwa ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut haruslah kemudian dipertahankan oleh seluruh komponen bangsa. Masalah yang saat ini dihadapi oleh negara berkembang adalah problem kemiskinan dan pengangguran yang jika terus dibiarkan akan mengganggu distribusi kemajuan ekonomi di Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik sosial eknomi pada masa yang mendatang.

“Untuk mempertahankan kemajuan dan mengantisipasi potensi masalah tersebutlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ada. Kita memerlukan motor ekonomi yang fundamental yang dapat dengan mandiri mendistribusikan pendapatan masyarakat dan melakukan pemerataan pembangunan dalam menciptakan iklim ekonomi yang seimbang. Untuk hal-hal tersebut UMKM dapat hadir sebagai solusi. Menurut data yang dihasilkan oleh Kementrian Koperasi pada tahun 2013 pelaku UMKM menyumbang sebesar 5.450 triliun rupiah untuk PDB (produk domestik bruto), mempekerjakan 115 juta orang serta menari 1.655 triliun investasi dengan total 57,8 juta unit UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia,” ujarnya dalam sambutannya pada ICOMFIN 2017 Kamis (20/7).

“Untuk membantu berkembangnya UMKM, selain KUR (Kredit Usaha Rakyat) pemerintah saat ini juga menyediakan pembiayaan syariah yang diberikan melalui Koperasi Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Sifat dari pembiayaan ini adalah hibah dan menyasar ke usaha mikro didaerah tertinggal, daerah ekonomi khusus dan juga sektor yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Sampai akhir 2016, pemerintah sudah memberikan bantuan ke 17.105 orang dengan anggaran sebesar 204,9 miliar dimana bantuan perorang diberikan kira-kira 25 juta,” papar Ahmad.

Pada kesempatan tersebut Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Muhammad Muchlasin juga turut menyampaikan pandangan OJK mengenai sustainable finance. “Keberhasilan sebuah negara untuk menjadi besar hanya mungkin terjadi ketika seluruh aspek dalam negara tersebut terus berusaha secara berkelanjutan. Menurut kami ketika membicarakan sustainable finance maka kita membicarakan warisan kita untuk generasi yang akan datang, untuk itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu Profit, People dan Planet. Karena pembangunan ekonomi juga harus sejalan dengan kejuan secara sosial dan lingkungan hidupnya,” pungkas Muhammad. (raditia).

Sharing is caring!