Hak Guna Air Masih Jadi Masalah

April 18, 2015 oleh : BHP UMY

IMG_5129

Isu penyalahgunaan hak guna air yang tak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali diwacanakan oleh sejumlah kalangan. Namun yang menjadi masalah lain juga muncul. Sejumlah akademisi dan kalangan yang peduli akan lingkungan hidup menyatakan bahwa negara belum dapat mewujudkan tanggung jawab dan perlindungannya dalam memenuhi kebutuhan air masyarakatnya.

Hal itulah yang diangkat dalam Focus Grup Discussion (FGD) bertemakan “Pengelolaan Sumber Daya Air yang Amanah dan Berkeadilan”. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Pusat Lingkungan Hidup dan Bencana (PLHB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). FGD yang diselenggarakan pada Sabtu (18/4) di ruang Studium General Fakultas Teknik UMY ini dihadiri oleh berbagai instansi-instansi lingkungan hidup serta para akademisi dari berbagai universitas di Yogyakarta.

Dalam FGD ini, Muhjidin Mawardi selaku Ketua MLH PP Muhammadiyah mengatakan, saat ini air dipandang sebagai komoditas ekonomi semata, sehingga hak akses terhadap air terabaikan. “Hak untuk memperoleh air sebagai hak asasi makhluk hidup manusia, pada saat ini sudah mulai sangat diabaikan. Bahkan, tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan air bagi masyarakat oleh negara belum dapat diwujudkan,” ujarnya.

Padahal, jika mengacu pada bunyi Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Akan tetapi, yang terjadi saat ini tidak demikian. Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir Sigit Supadmo Arif, M.Eng Koordinator Keluarga Alumni Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM). “Saat ini banyak terjadi penggunaan air yang lebih condong untuk kepentingan komersialisasi, privatisasi, dan kapitalisasi hak guna air yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945,” ungkapnya.

Sigit juga menambahkan, selain adanya komersialisasi, privatisasi dan kapitalisasi penggunaan air, masalah lainnya yang kerap kali terjadi yakni banyaknya monopoli penguasaan sumber-sumber air oleh swasta. Padahal seharusnya pengusaan air itu berada di tangan negara sebagai pengelolanya, bukan oleh swasta. “Sumber air yang seharusnya dikuasai oleh negara, tapi sekarang justru banyak dikuasai oleh swasta. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap sumberdaya air yang seharusnya bisa digunakan untuk kemakmuran hidup mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, Ir. Gatot Supangkat MP, sekretaris MLH PP Muhammadiyah mengungkapkan, tujuan dari diadakannya FGD tersebut tak lain merupakan respon Muhammadiyah atas pembatalan UU No.7 Tahun 2004.  Hasil dari FGD itu pun nantinya akan dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk pemerintah dalam merancang UU Sumber Daya Air, sebagai pengganti atas pembatalan UU No 7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi. “UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sudah dibatalkan oleh MK. Untuk itu kami mengadakan FGD ini untuk menyusun formula bagi pengganti UU No 7 Tahun 2004 itu. Hasil dari FGD ini nantinya akan kami susun untuk kemudian diajukan kembali kepada pemerintah,” ungkapnya.