Edukasi Masyarakat Tolak Politik Uang, UMY Berhasil Raih 3 Penghargaan Bawaslu Award

Oktober 28, 2019 oleh : BHP UMY

Pesta demokrasi Republik Indonesia yang dirayakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) serentak memang telah usai. Banyak kalangan yang ikut terlibat dalam menyukseskan perhelatan akbar 5 tahunan ini, salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang ikut terlibat sebagai mitra strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Guna mendukung terlaksananya Pemilu yang aman, damai, dan bersih, UMY berkomitmen untuk turut aktif dalam pengawasan Pemilu melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Pengawasan Pemilu bekerjasama dengan Bawaslu RI. Sebanyak 186 mahasiswa dikirimkan ke 22 desa, yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Mulai dari tanggal 25 Maret sampai 24 April 2019 mahasiswa KKN terjun di masyarakat guna mendukung kelancaran Pemilu Legislatif dan Capres-Cawapres 2019.

Atas kerja keras tersebut, UMY berhasil meraih penghargaan dari Bawaslu RI dalam ajang Bawaslu Award Jumat, (25/10) di Jakarta. Kategori penghargaan yang berhasil diraih UMY adalah Mitra Kontribusi Strategis Bawaslu, dan 2 kategori diberikan kepada Dosen Ilmu Pemerintahan UMY Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M. Si dengan membangun organisasi Bawaslu RI, dan sebagai inisiator Gerakan Anti Politik Uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (APU).

Bambang mengungkapkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada UMY karena berhasil membuat program inovasi pencegahan politik uang di masyarakat. “Gagasan ini dianggap sebuah progres langkah maju yang baik untuk mengedukasi masyarakat khusunya masyarakat desa yang masih sangat rawan sekali dimanfaatkan sebagai objek penyebaran politik uang oleh calon legislatif atau presiden. Kami berharap masyarakat sadar bahwa politik uang itu bukan sesuatu yang baik karena dapat merusak demokrasi,“ ungkapnya ketika ditemui oleh Tim Humas UMY di Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Senin (28/10).

“Banyak yang salah menganggap bahwa tugas kami adalah membuat tim untuk menangkap pelaku politik uang di lapangan. Kami tegaskan bahwa tugas kami bukan itu. Itu adalah tugas polisi. Kami hanya bertugas mengedukasi masyarakat agar sadar bahwa politik uang itu tidak baik. Jadi, kalau dari masyarakatnya sendiri sudah sadar akan hal itu, maka dapat dipastikan masyarakat sendiri yang akan menolak adanya praktik politik uang. Masyarakat juga yang akan menangani kasus seperti itu jika terjadi di tengah masyarakat. Seperti itulah tugas kami, kami tidak mau masyarakat menjadi budak yang hanya bisa disetir melalui politik uang. Criticism citizen adalah hal yang ingin kami bentuk di masyarakat,“ imbuhnya.

“Muhammadiyah adalah integritas UMY dan ini merupakan perjuangan dakwah kita dalam bidang politik. Amar makruf nahi munkar itu tidak bisa berjalan kalau tidak berintegritas. Hanya sedikit orang yang mau terjun dalam dunia politik dan mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini bukan tugas yang mudah, karena orang baik yang memperjuangkan kebenaran di bidang politik pasti banyak musuhnya,“ Bambang menambahkan. (ads)