Bekerjasama dengan LKPP, UMY Harapkan Tercipta Good University Governance

November 21, 2018 oleh : BHP UMY

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Republik Indonesia (LKPP) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) khususnya Ilmu Pemerintahan UMY mengadakan Seminar Nasional yang bertajuk “Peluang Profesi Pengadaan Barang dan Jasa” pada hari Rabu (21/11) di Gedung kembar K.H Ibrahim UMY. Pada kesempatan ini LKPP juga berkesempatan untuk memberikan sosialisasi mengenai profesi pengadaan itu sendiri.

Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Ak.,CA.,AAP-A., selaku Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Keuangan dan Aset UMY mengungkapkan dengan terjalinya kerjasama LKPP dengan UMY, diharapkan bisa terciptanya kultur Good University Governance. Kondisi dimana Pengadaan Barang dan jasa di UMY terkelola dengan baik sehingga meminimalisir korupsi di tingkat universitas. “Good University Governance harus dibangun dan dikelola dengan baik, pengadaan barang dan jasa tidak hanya di pemerintah namun UMY juga harus faham tentang ini kalau tidak, maka akan menimbulkan sarang korupsi,” jelasnya.

“Hingga saat ini UMY membangun tata kelola keuangan dengan 2 pondasi yaitu Money Full Function yang berarti semua keuangan harus terkait dengan apa saja yang ingin kita capai melalui kinerja yang strategis. Kemudian Value for Money yang berarti sebuah tindakan dimana kita lebih menghargai uang dengan bijaksana dalam melakukan pembelian barang atau jasa agar tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pembelanjaan dan tentu dengan melakukan transparansi,” imbuh Suryo lagi.

Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Pengembangan dan strategi kebijakan Dr. Salusra Widya MA. Ia juga dengan tegas menyampaikan dalam presentasinya bahwa LKPP terus berusaha meberikan kebijakan-kebijakan yang mengatur pembelanjaan dengan baik. Sebab hal tersebut merupakan kunci pelayanan yang baik. “Belanja dengan baik dan tepat, kalau benar pengadaanya dengan barang atau jasa yang tepat maka pelayanan akan lancar. Contohnya kalau kita mau membangun gedung, belanja bahan juga sewa jasa kontraktor harus dengan baik. Kita pantau agar kalau gedung sudah jadi pelayanan juga akan nyaman bagi masyarakat,” jelas Salusra.

Salusra juga mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa juga harus mengikuti kemajuan teknologi agar bisa terus maju. “Pengadaan harus bisa mengimbangi teknologi, hingga saat ini kita telah 3x berevolusi. Pengadaan strategis di era industri 2.0, pengadaan elektronik di era industri 3.0, dan pengadaan digital untuk era industri 4.0 yang saat ini kita hadapi,” ujarnya. Salusra juga mengungkapkan dengan kerja sama yang terjalin antara LKPP dengan UMY, masyarakat diharapkan bisa lebih mengetahui tentang profesi pengadaan yang sebenaranya.

Dr. Robin Asad Suryo, MA selaku deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia LKPP juga mengatakan bahwa diselenggarakanya kegiatan ini merupakan bentuk MoU (kerjasama) yang telah dibangun oleh UMY dan LKPP. “Selain dalam bentuk mata kuliah Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diterapkan oleh jurusan Ilmu Pemerintahan UMY, menggelar seminar ini juga merupakan bagian dari hal tersebut,” ungkapnya. (pras)